Network
Namun, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari kanal YouTube Refly Harun, Jumat, 27 November 2020, Refly juga mentakan bahwa dirinya tidak setuju jika penulisan ulang sejarah dilakukan oleh seorang Menteri dalam hal ini adalah Nadiem Anwar Makarim yang kini menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
“Penulisan sejarah itu tidak bisa dilakukan oleh seorang menteri, karena menteri itu juga tidak paham apalagi Nadiem mengatakan 'saya mungkin tidak paham masa lalu tapi saya tahu masa depan'," tuturnya.
Baca Juga: Bongkar Kebusukan KPK Malah Singgung Polisi, Rizal Ramli: Rekrutmen Promosi Polisi Pake Uang
Refly juga menilai bahwa Nadiem tidak mau dan tertarik dengan pelajaran sejarah apalagi sejarah di Indonesia karena Nadiem menghabiskan Sebagian besar waktunya sebelum menjadi Menteri di luar negeri.
"Bagi dia itu tidak terlalu penting mungkin, ya walaupun sejarah itu penting karena membentuk karakter bangsa dan dapat mengetahui bagaimana asal mula kita dan lain sebagainya, sejarah itulah yang kemudian membuat negara kita menjadi bangsa yang punya semangat," ungkapnya.
Menurut Refly jika penulisan ulang sejarah memang secara urgensi betul-betul diperlukan, seharusnya kegiatan tersebut melibatkan para pakar dan peneliti. Namun dalam hal ini ia menyebut bahwa negara juga harus terima, jika nantinya hasil penelitian tersebut bertolak belakang dari sejarah yang selama ini dipelajari.
"Makannya jangan heran pada era orde baru jangan coba-coba membuat skenario, selain yang sudah diberitakan film pemberontakan G30S PKI, itu kalian akan menghadapi konsekuensi kan," ucapnya.
Baca Juga: Gelas Munas ke-10 MUI, Berikut 5 Fatwa Baru yang Dihasilkan Dalam Acara tersebut
Dalam video tersebut Refly juga kembali menegaskan bahwa seorang Menteri tidak dapat diperintahkan untuk membuat, meluruskan, atau menulis ulang sebuah sejarah yang diinginkan pihak tertentu.
"Katakanlah yang diinginkan oleh Megawati dan PDIP, tidak bisa begitu, sejarah itu harus ditulis orang yang memang menelitinya secara benar dan baik, serta iklim demokratis sebuah negara harus bagus apapun hasilnya nanti," tegasnya.
