Network
PR TASIKMALAYA - Megawati Soekarnoputri kini kembali menjadi perbincangan publik setelah meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim untuk meluruskan sejarah Peristiwa 1965.
Sontak hal tersebut menuai berbagai respon pro dan kontra dari berbagai pihak tak terkecuali Persaudaraan Alumni (PA) 212. Bahkan diketahui, PA 212 kini meminta PDI Perjuangan (PDIP) untuk dibubarkan lantaran hal tersebut.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PA 212 Novel Bamukmin menyampaikan tudingannya kepada Megawati yang diduga ingin mengubah sejarah, khususnya soal keberadaan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1965 silam.
Baca Juga: Sinovac Belum Peroleh EUA Walau Penuhi Kriteria Label Halal, BPOM: Masih Harus Ditinjau Lebih Jauh
Lebih lanjut, Novel juga menyebut bahwa pada peristiwa 1965 tersebut umat Islam telah berjuang melawan PKI. Sehingga menurutnya, keinginan Megawati tersebut hanya akan memojokkan perjuangan umat Islam selama ini.
Ia juga menegaskan, PA 212 tidak akan tinggal diam menanggapi hal tersebut bahkan menyatakan akan melawan keinginan Megawati tseperti saat polemik Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) beberapa saat lalu.
Menanggapi isu tersebut, Pakar hukum tata negara Refly Harun mengakui, memang banyak sejarah di Indonesia yang harus diluruskan tapi bukan untuk membela PKI karena memang sudah tidak sejalan dengan ideologi Bangsa Indonesia yaitu Pancasila.
Baca Juga: Jadi Fatwa Baru dari Majelis Ulama Indonesia, Haji saat Usia Dini Punya Syarat sebagai Berikut!
"Bukan untuk membela PKI karena kita sudah sepakat melarang ajaran itu karena kita anggap tidak sesuai dengan Pancasila tapi sejarah harus memang betul-betul disajikan dengan baik,” ujar Refly.
