Network
PR TASIKMALAYA - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menanggapi kelanjutan proses Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) di Sumatera Utara.
Pertama kali, Refly Harun membacakan sebuah berita dimana KLB Partai Demokrat ditegur oleh Menkumham, Yasonna Laoly.
Menurut Refly Harun, teguran dari Menkumham Yasonna Laoly tersebut meminta SBY dan AHY tidak terlalu memberikan pendapat atau tuduhan yang tidak mendasar.
Baca Juga: Amien Rais dan Jokowi Bahas Kematian 6 Laskar FPI, TP3 Singgung Ancaman Neraka Jahanam
Sebab, Menkumham Yasonna Laoly meyakinkan bahwa pihaknya akan bersikap objektif terhadap kasus Partai Demokrat tersebut.
“Tolong Pak SBY dan Pak AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini, jangan serang pemerintah yang tidak ada dasarnya,” tutur Refly Harun menjelaskan ucapan Yasonna Laoly sebagaimana yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari kanal Youtube Refly Harun pada 10 Maret 2021.
Refly Harun menjelaskan, salah satu politisi Partai Demokrat Andi Arief menuturkan bahwa Kemenkumham terdapat banyak bukti menjadi sponsor terkaitnya KLB PD dalam beberapa waktu terakhir.
Baca Juga: Sebut Indonesia Tiru Sistem Bandar AS, Rizal Ramli: Amburadul, Rakyat Dibuat Miskin
“Kami tidak pernah menuduh pemerintah saat ini, tapi faktanya kita menyaksikan terjadinya dualisme partai yang disengaja atau tidak yang telah disponsori oleh Kemenkumham,” ucap Refly Harun menjelaskan ucapan Andi Arief.
Seiring dengan hal itu, Refly Harun menuturkan bahwa dirinya berpendapat bahwa Kemenkumham seharusnya lebih menanggapi perihal sisi administrasi dibanding substansi.
