Gerindra Desak Moeldoko Dipecat dari KSP, Refly Harun: Yakinkan Publik Istana Tidak Terlibat

PR TASIKMALAYA - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menanggapi kabar peran Istana di balik diangkatnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam KLB.

Tanggapan Refly Harus tersebut seiring dengan pernyataan Partai Gerindra yang meminta Moeldoko meminta dipecat dari Istana.

Refly Harun menuturkan bahwa dirinya tidak menyetujui dengan tidak bolehnya Moeldoko merangkap jabatan.

Baca Juga: Dibalik Keberanian AHY Lawan KLB, Ternyata Ada Sosok Jenderal Penting di Masa Penumpasan PKI

Refly Harun pun menganggap tidak mungkin bahwa Moeldoko tidak membicarakan terlebih dahulu kepada Presiden Jokowi perihal dirinya akan merebut kekuasaan Partai Demokrat.

Bahkan, Refly Harun menilai jika publik tidak diperbolehkan untuk mengetahui urusan Presiden itu jelas tidak bisa, sebab menyangkut tegaknya sebuah demokrasi.

“Urusan Presiden itu urusan Rakyat Indonesia, apalagi terkait tegaknya demokrasi walaupun kewenangan ada ditangan Presiden tapi urusan ada diseluruh Indonesia.

Baca Juga: Terjerat Kemiskinan dan Hutang, Masyarakat Terpaksa Jual Harta untuk Pengobatan Covid-19

“Yang tidak boleh adalah memaksa dan mengangkat senjata,” ujar Refly Harun sebagaimana yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari kanal Youtube Refly Harun yang diunggah pada 8 Maret 2021.

Refly Harun pun menilai bahwa Moeldoko merangkap jabatan, sebab Presiden Jokowi juga yang memberikan contoh.