Network
PR TASIKMALAYA - Muncul sebuah petisi tolak keras "vaksin setengah jadi" tanpa transparansi data ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu diinisiasikan oleh seorang dokter dan peneliti yang berkecimpung dalam riset kedokteran Yohanes Cakrapradipta Wibowo.
"Saya sangat prihatin dengan disinformasi yang sebarkan serta keputusan terburu-buru yang dilakukan oleh Pemerintah tentang pengadaan vaksin serta rencana vaksinasi besar-besaran pada bulan November/Desember tahun ini," kata Yohanes dalam petisi di laman change.org, Minggu 18 Oktober 2020.
Baca Juga: Ditemukan Gantung Diri di Tengah Hutan, Jenazah Chai Changpan Selesai Diautopsi
Menurutnya, seluruh vaksin dari Tiongkok yang didatangkan (Sinovac, G42/Sinopharm, dan CanSino Biologics) belum ada yang lolos uji klinis fase III sehingga belum ada lembaga otoritas seperti Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang merekomendasikan penggunaan vaksin-vaksin tersebut.
Dalih Emergency Use Authorization (EUA) berpotensi masalah dan tidak boleh dijadikan legitimasi mutlak.
Apalagi EUA yang dikeluarkan oleh negara lain tanpa ada analisis data dan pertimbangan yang matang.
Contohnya di Amerika Serikat saat EUA untuk obat Hidroksiklorokuin yang dipromosikan oleh Presiden Trump tiba-tiba diterbitkan oleh Food and Drug Administration (FDA) tanpa ada penjelasan ilmiah yang logis.
Baca Juga: Senin 19 Oktober 2020, Jam Operasional KRL akan Kembali Normal
"Akhirnya bukti riset terbaru (solidarity trial)menunjukkan obat ini tidak bermanfaat," ujar Yohanes.
Ia menulis, vaksin “setengah jadi” ini berpotensi menimbulkan masalah baru jika timbul efek yang tidak diinginkan.
Apalagi tenaga medis menjadi salah satu prioritas pemberian vaksin. "Padahal sektor kesehatan sudah terpukul hebat saat pandemi ini,"ujarnya.
Dengan beberapa alasan tersebut, ia menolak keras pada pemberian vaksin “setengah jadi” ini tanpa transparansi data yang jelas.
Baca Juga: Hoaks Atau Fakta: Benarkah Luhut Sebut Demo Tolak UU Ciptaker Jadi Ajang Serobot Kursi Presiden?
Yohanes mengatakan desakan pada Pemerintah untuk melakukan transparansi data yang dapat diakses oleh peneliti independen dan masyarakat terhadap hasil riset vaksin-vaksin tersebut karena sampai saat ini tidak ada publikasi riset vaksin-vaksin tersebut bahkan hasil sementara sekalipun.
"Penolakan keras terhadap penggunaan vaksin sebagai jalan pintas untuk menutupi kegagalan Pemerintah dalam penanganan berbasis kesehatan masyarakat (3T dan 3M) selama ini," tegasnya.
Seharusnya, kata dia, skandal EUA di Amerika Serikat menjadi pelajaran supaya Pemerintah Indonesia tidak latah untuk melakukan tindakan tanpa pertimbangan matang yang melibatkan para ahli.
"Skandal EUA tersebut menunjukkan terlibatnya pihak seperti politisi yang tidak berkompeten dalam bidang riset kesehatan yang ikut-ikutan melakukan pernyataan tentang sains dan riset dapat berpotensi menimbulkan bencana lebih lanjut selain dari masalah pandemi itu sendiri," terangnya.
Baca Juga: Hoaks Atau Fakta: Benarkah Luhut Sebut Demo Tolak UU Ciptaker Jadi Ajang Serobot Kursi Presiden?
Ia menegaskan kelatahan dan ketidakbecusan yang sudah tercatat selama ini mulai dari penggunaan rapid test antibody untuk skrining dan prosedur diagnosis (padahal sudah ditentang ahli dan lembaga otoritas seperti WHO).
Tantangan balik pada riset Profesor dari Harvard sampai klaim oleh Presiden Jokowi tentang sudah ditemukannya obat Covid-19 (Avigan dan Klorokuin), seharusnya tidak boleh diulang terus menerus.
Hal ini, lanjutnya, belum terkait kapasitas tes yang stagnant selama 7 bulan ini dan kemampuan pelacakan kasus yang juga jauh dari kata optimal.
Menurut Yohanes, vaksin bukanlah jalan pintas dan peluru ajaib yang akan menghilangkan Covid-19 tiba-tiba. Penanganan berbasis kesehatan masyarakat melalui testing, tracing, isolate dan treatment adalah prioritas utama saat ini.
Baca Juga: Hoaks Atau Fakta: Benarkah Luhut Sebut Demo Tolak UU Ciptaker Jadi Ajang Serobot Kursi Presiden?
"Kami tidak anti vaksin. Kami anti vaksin yang belum tentu aman dan efektif," pungkasnya.***
