Network
"Akhirnya bukti riset terbaru (solidarity trial)menunjukkan obat ini tidak bermanfaat," ujar Yohanes.
Ia menulis, vaksin “setengah jadi” ini berpotensi menimbulkan masalah baru jika timbul efek yang tidak diinginkan.
Apalagi tenaga medis menjadi salah satu prioritas pemberian vaksin. "Padahal sektor kesehatan sudah terpukul hebat saat pandemi ini,"ujarnya.
Dengan beberapa alasan tersebut, ia menolak keras pada pemberian vaksin “setengah jadi” ini tanpa transparansi data yang jelas.
Baca Juga: Hoaks Atau Fakta: Benarkah Luhut Sebut Demo Tolak UU Ciptaker Jadi Ajang Serobot Kursi Presiden?
Yohanes mengatakan desakan pada Pemerintah untuk melakukan transparansi data yang dapat diakses oleh peneliti independen dan masyarakat terhadap hasil riset vaksin-vaksin tersebut karena sampai saat ini tidak ada publikasi riset vaksin-vaksin tersebut bahkan hasil sementara sekalipun.
"Penolakan keras terhadap penggunaan vaksin sebagai jalan pintas untuk menutupi kegagalan Pemerintah dalam penanganan berbasis kesehatan masyarakat (3T dan 3M) selama ini," tegasnya.
Seharusnya, kata dia, skandal EUA di Amerika Serikat menjadi pelajaran supaya Pemerintah Indonesia tidak latah untuk melakukan tindakan tanpa pertimbangan matang yang melibatkan para ahli.
"Skandal EUA tersebut menunjukkan terlibatnya pihak seperti politisi yang tidak berkompeten dalam bidang riset kesehatan yang ikut-ikutan melakukan pernyataan tentang sains dan riset dapat berpotensi menimbulkan bencana lebih lanjut selain dari masalah pandemi itu sendiri," terangnya.
Baca Juga: Hoaks Atau Fakta: Benarkah Luhut Sebut Demo Tolak UU Ciptaker Jadi Ajang Serobot Kursi Presiden?
