Network
PR TASIKMALAYA - Muncul sebuah petisi tolak keras "vaksin setengah jadi" tanpa transparansi data ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu diinisiasikan oleh seorang dokter dan peneliti yang berkecimpung dalam riset kedokteran Yohanes Cakrapradipta Wibowo.
"Saya sangat prihatin dengan disinformasi yang sebarkan serta keputusan terburu-buru yang dilakukan oleh Pemerintah tentang pengadaan vaksin serta rencana vaksinasi besar-besaran pada bulan November/Desember tahun ini," kata Yohanes dalam petisi di laman change.org, Minggu 18 Oktober 2020.
Baca Juga: Ditemukan Gantung Diri di Tengah Hutan, Jenazah Chai Changpan Selesai Diautopsi
Menurutnya, seluruh vaksin dari Tiongkok yang didatangkan (Sinovac, G42/Sinopharm, dan CanSino Biologics) belum ada yang lolos uji klinis fase III sehingga belum ada lembaga otoritas seperti Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang merekomendasikan penggunaan vaksin-vaksin tersebut.
Dalih Emergency Use Authorization (EUA) berpotensi masalah dan tidak boleh dijadikan legitimasi mutlak.
Apalagi EUA yang dikeluarkan oleh negara lain tanpa ada analisis data dan pertimbangan yang matang.
Contohnya di Amerika Serikat saat EUA untuk obat Hidroksiklorokuin yang dipromosikan oleh Presiden Trump tiba-tiba diterbitkan oleh Food and Drug Administration (FDA) tanpa ada penjelasan ilmiah yang logis.
Baca Juga: Senin 19 Oktober 2020, Jam Operasional KRL akan Kembali Normal
