Network
Contohnya, telah diterbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasana Industri dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
“Diharapkan aturan tersebut memudahkan para investor dalam mengurus perizinan sehingga dapat meningkatkan investasi di sektor industri,” ucap Dody.
Ia pun mengatakan, dalam mendukung pengembangan ekonomi yang inklusif, pemerintah berusaha untuk mendorong pembangunan kawasan industri di Pulau Jawa, yang difokuskan pada sektor industri padat karya dan industri teknologi tinggi.
Baca Juga: Begini Aturan Baru TMII saat PSBB Transisi Pandemi Covid-19
Sedangkan, kawasan industri di luar Jawa lebih difokuskan pada industri berbasis sumber daya alam, peningkatan efisiensi sistem logistik dan sebagai pendorong pengembangan kawasan industri sebagai pusat ekonomi baru.
“Dengan adanya pengembangan pusat-pusat ekonomi baru yang terintegrasi ini, diharapkan dapat memberi efek yang maksimal dalam pengembangan ekonomi wilayah,” katanya.
Apalagi, Ia melanjutkan, seiriring dengan era industri 4.0, pengembangan kawasan industri akanlebih terpadu dengan fasilitas insfrastruktur, logistik, bahan baku, SDM, dan riset, sehingga lebih efektif dan berdaya saing.***
