Network
PIKIRAN RAKYAT - Dalam masa kepemimpinan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, banyak isu mencuat ke permukaan terkait tuduhan pro terhadap Tiongkok.
Kemasan isu ini bahkan punya muara politik yang luar biasa karena mempunyai pertautan terhadap masalah ekonomi hingga politik identitas.
Isu ini bermula ditengah meningkatnya kerjasama antara Tiongkok dengan Indonesia, sebagaimana gencar diberitakan pada Mei 2017.
Baca Juga: Mampu Tumbangkan Singo Edan di Kanjuruhan Setelah 11 Tahun Terakhir, Robert Alberts Sebut Pemain Jangan Jemawa
Dimana pemerintah menyiapkan proyek infrastruktur di tiga provinsi untuk ditawarkan ke Tiongkok senilai 2,7 Triliun dengan rincian, Sumatera Utara 86,2 Milyar, Kalimatan Utara 45,98 Milyar, dan Sulawesi Utara 69,45 Milyar, dan disebut Tiongkok telah berinvestasi sebanyak 2,7 Triliun.
Tak hanya itu, pada aksi 212 tahun 2020 ini, isu pemerintahan Indonesia yang pro terhadap Tiongkok disentil kembali oleh sejumlah orator.
Mereka menyebut bahwa selama ini masyarakat Indonesia tanpa disadari telah dijajah lama oleh warga Tiongkok yang tinggal di Indonesia.
Baca Juga: Kasus DBD di Kota Tasikmalaya Terus Meningkat, Tiga Orang Dinyatakan Meninggal Dunia
Semakin memanasnya isu tersebut, baru-baru ini beredar sebuah kabar dari akun Facebook Syamsuti Bine, berupa artikel berjudul 'Cegah Corona, RI Larang Masuk Pendatang dari Iran, Italia dan Korsel', yang ia bagikan yang dimuat salah satu situs media online.
Tautan tersebut dilengkapi dengan sebuah narasi yang cukup kontroversial, yakni klaim yang menyebut warga negara Tiongkok tidak dilarang masuk ke Indonesia, meski Tiongkok merupakan sumber virus corona.
"Kok negara sumber VIRUS Corona Tiongkok tidak termasuk negara yg dilarang ...Apa Tiongkok sudah menguasai Indonesia," dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari tulisan di laman Facebook milik Syamsuti Bine.
Baca Juga: Cek Fakta: Kisah Dibalik Mayat Bertato Anjani Bee Diduga Dibunuh Sang Pacar, Kapolres Cimahi Beri Klarifikasi
Postingan tersebut diunggah pada 5 Maret 2020 dengan mendapat 214 komentar dan dibagikan 663 kali. Sontak, postingan itu menggiring asumsi warganet lain untuk ikut mengomentari kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.
"Pemerintah Indonesia memutuskan melarang turis dan pendatang masuk serta transit dari wilayah sumber penyebaran virus corona (Covid-19) di Iran, Italia dan Korea Selatan. Sumber utama corona kan dari Tiongkok kenapa turis Tiongkok tidak masuk larangan masuk," tulis salah satu pengguna akun Twitter.
Baca Juga: Cek Fakta: Kisah Dibalik Mayat Bertato Anjani Bee Diduga Dibunuh Sang Pacar, Kapolres Cimahi Beri Klarifikasi
Namun, setelah dilakukan penelusuran oleh tim cek fakta Kementerian Komunikasi dan Infromasi, terkait pemerintah Indonesia pro Tiongkok dengan tidak memasukannya ke dalam daftar larangan turis masuk ke Indonesia, dapat dipastikan hoaks atau bohong.
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Instagram @turnbackhoaxid, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan, tidak benar tidak ada larangan masuk bagi pendatang asal Tiongkok.
Pendatang yang dilarang adalah mereka yang datang atau punya riwayat perjalanan dari wilayah-wilayah tertentu, dari 4 negara yaitu Tiongkok, Iran, Korea Selatan, dan Italia.
Baca Juga: Update Kasus Virus Corona Selasa 10 Maret 2020: Italia Susul Korea Selatan, Indonesia Catat Kenaikan Signifikan dalam Sehari, WHO Beri Imbauan
Awalnya, Februari lalu, pendatang dari Tiongkok yang dilarang, dan kini bertambah tiga negara lagi. Teuku mengatakan, seluruh pendatang dari Tiongkok sudah terlebih dahulu dilarang masuk Indonesia.
Masih menanggapi unggahan yang beredar di media sosial tersebut, Teuku kembali menegaskan bahwa tidak akan ada pembatalan penerapan kebijakan terhadap Tiongkok.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi pernah mengatakan, Pemerintah Indonesia resmi membatasi kunjungan masuk dan keluar Tiongkok di tengah mewabahnya virus Corona di negeri Tirai Bambu itu.
Baca Juga: Terapkan Keberhasilan Pemain Senior, Persib U-16 Bertekad Perkuat Pertahanan Tim
Hal ini diputuskan dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Minggu, 2 Februari 2020.
