Sebut Presiden Jokowi Harus Perintahkan Moeldoko Mundur, Refly Harun: Etika Pejabat Publik Harus Tetap Dijaga

- 11 Maret 2021, 20:40 WIB
Refly Harun menyampaikan bahwa Presiden Jokowi seharusnya perintahkan KSP Moeldoko untuk mundur dari pimpinan ketua partai versi KLB.
Refly Harun menyampaikan bahwa Presiden Jokowi seharusnya perintahkan KSP Moeldoko untuk mundur dari pimpinan ketua partai versi KLB. /Tangkapan layar YouTube Refly Harun

PR TASIKMALAYA - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menanggapi kisruh yang terjadi di tubuh Partai Demokrat.

Menanggapi kisruh di Demokrat tersebut, Refly Harun menyampaikan bahwa Presiden Jokowi memperintahkan KSP Moeldoko untuk mundur dari pimpinan ketua partai versi KLB.

Menurut Refly Harun, dalam kondisi seperti ini sangat di butuhkan penegasan dari Presiden Jokowi bahwa Istana sama sekali tidak terlibat dalam urusan Demokrat.

Baca Juga: Bakal Seru! Simak dan Catat Tanggal Sirkuit Moto GP 2021, Salah Satunya Mandalika International Street Circuit

"Caranya adalah dengan memerintahkan Moeldoko untuk melepaskan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan tetap di Kepala Staf Presiden sebagai pembantu Presiden," tuturnya dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara News Kamis 11 Maret 2021.

Refly Harun juga menambahkan jika Moeldoko tetap mau menjadi pemimpin partai versi KLB, maka Presiden harus memberhentikan didirinya sebagai KSP.

Secara hukum menurut pandangannya posisi KSP boleh saja memiliki rangkap jabatan sama halnya yang terjadi di sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.

Baca Juga: LAPAN Minta Warga Waspadai Cuaca Ekstrem Berpotensi Timbulkan Banjir dan Longsor Selama Maret 2021

Namun masalahnya, menurutnya, lebih ke konteks kondisi yang terjadi permasalahnya bukanlah perkara rangkap jabatan namun lebih kepada kepastian keterlibatan istana atau tidak.

Refly juga menyampaikan hal ini lebih kepada pembuktian apakah istana terlibat atau tidak.

"Jadi pertanyaannya apakah istana mengetahui dari awal gonjang-ganjing ini dan melakukan pembiaran? Kalau iya itu tidak baik," ujarnya.

Baca Juga: Isra Miraj 2021, Ketum PAN Zulkifli Hasan: Selamat Berefleksi Melalui Isra Miraj

Menurutnya, meskipun waktu lalu Moeldoko menyampaikan jangan melibatkan Presiden Jokowi atas kejadian ini, tetapi faktanya jabatan sebagai KSP tidak bisa di pisahkan dari dirinya.

"Oleh sebab itu, etika politik dan etika pejabat publik harus tetap dijaga," pungkasnya.

Diketahui sampai saat ini, kisruh di internal Demokrat terus menjadi sorotan hampir dari seluruh elemen bangsa.***

Editor: Asri Sulistyowati

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x