Network
Baca Juga: 5 Fakta Seputar Michael Yukinobu de Fretes Pemeran Lelaki MYD di Video Syur Bersama Gisel
Sebelumnya, pembubaran serta pelarangan tersebut juga mendapat kritik keras dari Fadli Zon.
“Sebuah Pelarangan organisasi tanpa proses pengadilan adalah praktik otoritarianisme. Ini pembunuhan terhadap demokrasi dan telah menyelewengkan konstitusi,” ujar Fadli.
Front Persatuan Islam dideklarasikan pada Rabu, 30 Desember 2020, oleh Ketua Umum FPI Shabri Lubis, Sekretaris FPI Munarman, dan beberapa orang lainnya.
Baca Juga: Balai Besar TNBTS Tutup Total Kegiatan Pendakian Gunung Semeru Sampai 31 Maret 2021
Sebelumnya telah diketahui, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam konferensi pers pada Rabu, 30 Desember 2020, membubarkan dan melarang FPI untuk beraktivitas di wilayah Indonesia.
Selain Mahfud MD, dalam konferensi pers tersebut juga hadir Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly, dan Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate.
Selain itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Idham Azis, Kepala KSP Moeldoko, Kepala BNPT Boy Rafli Amar, dan Kepala PPATK Dian Ediana Rae.
