PR TASIKMALAYA - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Hendrawan Supratikno menanggapi soal penyampaian pendapat dan kritik.
Hendrawan Supratikno menyampaikan komentarnya terkait pengajuan kritik oleh masyarakat terhadap pemerintah.
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara, Hendrawan Supratikno berharap, masyarakat mengkritik pemerintah secara objektif dan sebagaimana adanya fakta.
Baca Juga: Leicester City Vs Liverpool: Tiga Gol Beruntun Bawa Tim Pemenang ke Peringkat 2 Klasemen
Menurutnya, hal ini perlu dilakukan agar menjadi saran penting untuk para penyusun kebijakan publik.
"Kritik yang objektif, jujur, didukung data, justru menjadi masukan vital bagi perbaikan kebijakan publik," ujar Hendrawan, pada hari Sabtu, 13 Februari 2021, di Jakarta.
Ia tidak menyarankan masyarakat untuk mengkiritk dengan membalikkan fakta, menyebarkan kebohongan, serta kebencian.
Baca Juga: Jepang Diguncang Gempa Berkekuatan 7,1 Magnitudo, Pusatnya Dekat dengan Reaktor Nuklir Fukushima
Hendrawan berkata bahwa kebohongan dapat menyebar cepat dan berbahaya di antara masyarakat dengan kemampuan literasi yang beragam.
Ia kemudian mengungkapkan ketidaksetujuannya bila pernyataan Presiden Joko Widodo dianggap jebakan oleh sebagian orang.
Dalam pernyataan itu, presiden meminta agar warga mengkritik pemerintah, yang disampaikan di antara laporan Ombudsman RI Tahun 2020 pada hari Senin, 8 Februari 2021.
Baca Juga: Din Syamsuddin Dituduh Radikal, Rocky Gerung Beri Komentar: Ini Buzzer-buzzer Kehabisan Istilah
Hendrawan menyebut, selama ini jika ia melayangkan kritik terhadap pemerintah, tidak pernah menimbulkan masalah apapun.
Ia pun mengusulkan supaya pihak-pihak tertentu tidak dulu berprasangka negatif.
Kepolisian hanya akan mengamankan mereka yang mempermainkan fakta dan membuat opini yang tidak benar demi kepentingan sebuah gerakan, kata Hendrawan.
"Bahkan yang saya amati, gerakan itu mengarah kepada hal yang membahayakan eksistensi negara bangsa," ungkapnya.
Hendrawan berpendapat, melayangkan kritik yang didasari ideologi Pancasila akan dihargai.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, menyetujui kritik yang diberikan secara baik dan berbobot guna menciptakan kendali (checks and balances) antara pemerintah, parlemen, dan yudikatif.
Baca Juga: Simak Kumpulan Ucapan Hari Valentine untuk Caption dan Status WhatsApp dari Budaya Pop!
"Dengan demikian, akan tercipta checks and balances antara pemerintah, parlemen dan juga yudikatif, bukan asal mengkritik," terangnya pada hari Sabtu, 13 Februari 2021.
Azis juga mengetahui bahwa terdapat cukup banyak kritik terhadap pemerintah dari media, dan hal tersebut adalah wajar.
Ia mengatakan bahwa tanggapan dari Buzzer hanya perlu dibalas dengan menggunakan teknologi.
Baca Juga: Gunung Merapi Kembali Keluarkan Guguran Lava Sebanyak Tujuh Kali
Politikus Parta Golkar itu pun mengingatkan kembali agar kritik disampaikan secara baik dan mengandung saran yang membangun.
"Sampaikan kritik yang membangun dengan mempertimbangkan aspek etika, tata krama, fakta dan data. Meski, medianya bisa menggunakan apa saja," tandasnya.***