Network
PR TASIKMALAYA - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyoroti meningkatnya ketegangan militer di kawasan perairan Laut Cina Selatan (LCSS).
Berkaitan dengan hal tersebut, Azis menilai pemerintah Indonesia perlu mengambil peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan di LCS.
Diketahui, LCS kini digunakan sebagai tempat latihan tempur pasukan Tiongkok di selat Taiwan dekat perairan Vietnam.
Baca Juga: Viral Video Driver Ojek Online Berhasil Gagalkan Upaya Bunuh Diri Seorang Wanita
Azis mengungkapkan bahwa Indonesia dengan ASEAN, perlu segera melakukan konsolidasi agar tidak terjadi perpecahan di kawasan tersebut terutama di wilayah perairan Natuna.
"Namun di saat yang sama, keamanan batas-batas laut NKRI harus diperkuat, khususnya di Perairan Natuna," kata Azis Syamsuddin sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara.
Selain itu, kekhawatiran kian memuncak setelah beredar kabar bahwa Kapal Induk Amerika Serikat (AS), USS Theodore Rosevelt, diketahui tengah merapat di perairan tersebut, dan pemerintahan Joe Biden menolak tegas klaim sepihak "nine-dash line" oleh Tiongkok.
Baca Juga: Hoaks atau Fakta: Benarkah Pemilik SIM C dan A Dapat Bantuan Rp900 Ribu?
Berdasarkan hal tersebut, Azis mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menjaga kepentingan Indonesia dan ASEAN.
"Kita selalu kedepankan politik bebas aktif, jaga kepentingan Indonesia dan jaga kepentingan ASEAN sebagaimana kita menjaga kepentingan NKRI. Semua negara adalah sahabat kita, termasuk China dan Amerika Serikat," ujarnya.
Karena itu, dia meminta Kemlu dan Kemhan agar proaktif dalam mengedepankan dialog diplomasi serta juga tegas dalam menjaga stabilitas keamanan melalui berbagai instrumen yang ada, baik secara individu negara maupun kolektif.
Baca Juga: Usai Donor Plasma Konvalesen, Sandiaga Uno Sementara Berkantor di Bali
Azis menilai, situasi di Laut Cina Selatan saat ini semakin serius, sehingga komitmen harus bisa dibuktikan dengan implementasi sikap di perairan LCS.
Oleh karena itu menurut Azis, menjaga norma-norma hukum internasional, saling menghormati kebebasan navigasi adalah langkah mutlak yang harus dilakukan.
"Negosiasi apapun bisa terjalin jika para pihak mewujudkan komitmen. Kita harus mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang inklusif, ini tantangan nyata masa kini," katanya.
Baca Juga: Konfirmasi soal Surat Keberatan Berasal dari Internal, Eiger Ajukan Permohonan Maaf
Sebelumnya diketahui, Azis juga turut mengomentari pemberitaan undang-undang (UU) baru Tiongkok yang mengizinkan seluruh "coast guard" Tiongkok untuk menembak kapal asing yang memasuki klaim wilayah perairan Tiongkok.
Politisi Partai Golkar itu menegaskan bahwa Tiongkok perlu meninjau kembali UU tersebut dan peka terhadap norma-norma internasional.
Dia mengatakan, menyikapi isu akan dimulai lagi negosiasi "code of conduct" (COC) LCS, para pihak harus berkomitmen dalam mewujudkan hal tersebut karena sudah terlalu sering terjadi pelanggaran di wilayah tersebut.***
