PR TASIKMALAYA - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi sempat mengingatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) soal ekspor bibit lobster.
Dedi bahkan meminta Menteri KKP, Edhy Prabowo agar membatalkan kebijakan ekspor bibit lobster, sebab dapat merugikan Indonesia dan mengacaukan keberlangsungan ekosistem.
"Saya sudah menyuarakan ketidaksetujuan atas kebijakan ekspor benih lobster. Lalu rapat Komisi IV DPR terakhir ini telah memberikan rekomendasi penghentian ekspor benih lobster yang nyata-nyata melakukan manipulasi data ekspor," kata Dedi.
Baca Juga: Fadli Zon Duga Pemanggilan Anies soal Pelanggaran Prokes Berbau Politik
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara, Dedi berujar, baik ada maupun tidak adanya perkara pengamanan Edhy Prabowo, kebijakan ekspor bibit lobster tetap harus dibatalkan, sebab hanya akan menyebabkan kerugian untuk bangsa Indonesia.
Dedi menjelaskan, ada tiga alasan mendasar kebijakan tersebut harus ditolak, pertama, benih lobster merupakan bagian dari ekosistem laut yang harus dijaga kerberlangsungannya.
"Walaupun jumlahnya ada 2 miliar benih, yang terpenting adalah benih lobster merupakan bagian dari ekosistem laut, biarkan tumbuh dan berkembang sendiri agar menjadi lobster tangkapan dan harganya mahal sehingga menguntungkan para nelayan," tuturnya.
Baca Juga: Tanggapi Pernyataan Fadli Zon, Muannas Alaidid: Harusnya Tegur Gubernur, Bukan Pangdam
Kedua, ialah bahwa bibit lobster itu seumpama anak-anak yang tidak seharusnya dieskploitasi melainkan disayangi.
Dedi menerangkan, alasan ketiga yaitu bibit lobster banyak didistribusikan ke Vietnam, padahal, secara faktor ekonomi, negara tersebut adalah saingan utama Indonesia dalam sektor perikanan dan laut.
"Karena kompetitor bidang perikanan dan laut, Vietnam punya kemampuan dan teknologi budi daya laut yang memadai.
Baca Juga: Tanggapi Penangkapan Menteri KKP, dr Tirta: Ibu Susi Pudjiastuti Pasti Tersenyum Kecil
"Kemampuan budi daya itu tidak akan berarti manakala tidak mendapat 'supply' benih. Ini kan menjadi aneh, sudah menjadi kompetitor, kok bahan bakunya kita kirim," paparnya.
Sementara itu, mengenai perkara yang menimpa Menteri Edhy, politisi Partai Golkar tersebut menanti pengumuman dari KPK.
Sebelumnya, KPK membenarkan telah mengamankan Menteri Kkp Edhy Prabowo bersama 17 orang lainnya di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pada Rabu, 25 November 2020, dini hari.
Baca Juga: Simak! Berikut Tips Memilih Kosmetik yang Aman dari Praktisi Kesehatan
Ketua KPK Firli Bahuri menyebut, penangkapan Menteri Edhy tersebut karena perihal dugaan korupsi penetapan izin ekspor bibit lobster.
"Yang bersangkutan diduga terlibat korupsi dalam penetapan izin ekspor baby lobster," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam pernyataannya.
Menurut Firli, Edhy diamankan pihak KPK di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang seusai perjalanan dari Honolulu, Amerika Serikat.
Baca Juga: Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Sekjen KKP Minta Masyarakat Tidak Banyak Berspekulasi
"Tadi malam Menteri Kelautan dan Perikanan diamankan KPK di Bandara 3 Soetta saat kembali dari Honolulu," pungkasnya.***