PR TASIKMALAYA - Selasa, 29 September 2020, Menteri Luar Negeri RI melakukan pertemuan virtual dengan Menteri Luar Negeri Palestina yang membahas perkembangan situasi negara Palestina yang semakin memprihatinkan setelah beberapa negara Arab menormalisasi hubungan
dengan Israel.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pengarahan media secara
daring, Rabu, 30 September 2020 memberikan keterangan.
“Masa depan Palestina menjadi semakin tidak mudah dan penuh tantangan. Tanpa dukungan dunia internasional yang kokoh, dikhawatirkan hak politik Palestina akan terabaikan,” ujarnya, dikutip dari situs ANTARA.
Baca Juga: Mengenal Sosok Pierre Andreas Tendean, Kapten Tampan Ajudan Jenderal Nasution
Keputusan Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain untuk kembali membuka hubungan diplomatik dengan Israel dinilai banyak pihak akan melemahkan
perjuangan Palestina mencapai kemerdekaan.
Indonesia sendiri memahami langkah tersebut sebagai niat UEA dan Bahrain yang ingin menyediakan ruang negosiasi dan mengubah pendekatan guna menyelesaikan konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina.
Namun, Indonesia tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina berdasarkan solusi dua negara serta mengecam segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional yang dilakukan Israel.
Baca Juga: Menstrual Cup Aman Digunakan untuk Wanita Pengguna KB Spiral
“Saya menekankan mengenai posisi Indonesia yang akan terus memberikan
dukungan bagi perjuangan Palestina,” Retno menegaskan.
Di tengah situasi Palestina yang memburuk, Menlu Riad Maliki melaporkan satu hal positif yakni terciptanya persatuan antara Hamas dan Fatah, dua faksi terbesar Palestina yang memiliki sejarah perang saudara.
“Dijelaskan oleh Menlu Palestina bahwa kedua faksi ini sedang terus
melakukan pembicaraan yang akan mengarah kepada pelaksanaan pemilu
Palestina,” ujar Retno.
Baca Juga: Kemenparekraf Berupaya Kembangkan Potensi Wisata Wellness Pascapandemi
Dua faksi utama Palestina itu telah sepakat untuk mengadakan pemilu
pertama dalam hampir 15 tahun.
Pemungutan suara akan dijadwalkan dalam enam bulan di bawah kesepakatan yang disepakati oleh Fatah, pemimpin Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas, dan kepala politik Hamas Ismail Haniya.
Saleh al-Arouri, seorang pejabat tinggi Hamas, mengatakan kesepakatan
itu dicapai selama pertemuan yang diadakan di Turki.
Baca Juga: Colek Kaum Buruh, Arief Poyuono Kini Minta Jokowi Nonaktifkan Anies karena Dianggap Mbalelo
"Kali ini kami mencapai konsensus yang nyata. Perpecahan telah merusak
tujuan nasional kami dan kami sedang berupaya untuk mengakhirinya,"
katanya kepada kantor berita AFP dari Istanbul.
Pemilihan parlemen Palestina terakhir diadakan pada 2006 ketika Hamas
menang telak secara tak terduga.
Setelah pemungutan suara 2006, Hamas dan Fatah membentuk pemerintah
persatuan tetapi segera runtuh dan bentrokan berdarah meletus di Jalur
Gaza antara dua faksi pada tahun berikutnya.
Baca Juga: Bayang-bayang Resesi Indonesia Semakin Nyata, Beginilah Dampaknya
Hamas sejak itu memerintah Gaza, sementara Fatah menjalankan PA, yang
berbasis di kota Ramallah, Tepi Barat yang diduduki.
Berbagai upaya rekonsiliasi, termasuk perjanjian pertukaran tahanan pada 2012 dan pemerintah persatuan yang berumur pendek dua tahun kemudian, telah gagal menutup keretakan hubungan antara kedua pihak.***