Network
PR TASIKMALAYA – Sekitar 47 anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) tertahan di bandara Wamena, Kabupaten Jayawijaya, sebab tidak keluar dari ruang atau halaman bandara.
Rencananya MRP hendak melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan masyarakat di Wilayah Adat Lapago.
Anggota MRP Engelbertus Kasipmabin di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya pada Minggu, 15 November 2020 mengatakan pasca beberapa orang melakukan demonstrasi menolak kedatangan mereka.
Baca Juga: Berikut 9 Jenis Minuman Alkohol yang Dilarang Dalam RUU Minol
Mereka tidak bisa keluar dari Bandara Wamena sejak pagi hingga sore hari.
"Kasit Intel dua kali datang ketemu saya. Saya bilang bapak koordinasi dengan pihak demonstran supaya kami bisa bicara, tetapi tidak bisa difasilitasi," katanya.
Ia menilai situasi itu sudah direncanakan sedemikian rupa oleh beberapa oknum yang memang tidak menghendaki mereka datang ke wilayah Lapago.
"Saya menilai ini sudah dengan sengaja strukturnya diatur sedemikian rupa sehingga kami tidak boleh meakukan kegiatan di sini," lanjut dia.
Baca Juga: Telah Diperingatkan Sebelumnya, Acara Habib Rizieq Tetap Langgar Prokes hingga Dikenai Denda
MRP menilai sekelompok masyarakat yang mendatangi Bandara Wamena dan menolak kedatangan mereka hanya ikut-ikutan.
"Saya pikir mereka (warga yang datang ke bandara untuk menolak kedatamga anggota MRP) ini dipakai (dimanfaatkan oleh oknum tertentu) saja," ungkapnya.
MRP akhirnya memutuskan untuk kembali ke Jayapura untuk mencegah terjadinya kerusuhan yang lebih parah.
Sebab kelompok yang berpihak kepada MRP juga telah bersiap-siap untuk datang ke lokasi dan menantang kelompok yang melarang kedatangan anggota MRP.
Baca Juga: Cegah Penyebaran Covid-19 di Pernikahan, Forum Ta’aruf Bantu Edukasi 3M
"Kami punya masyarakat yang siap datang, tetapi kami bilang jangan karena kalau masyarakat kita yang datang, mereka berkelahi, aparat mau duduk nonotn atau nanti memihak kepada siapa. Situasi ini kami lihat tidak bagus makanya saya putuskan untuk pulang," ungkap dia.
Ia mengatakan dari sejumlah warga yang datang dan melarang keberadan mereka, ada yang merupakan anggota DPRD, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA), maupun oknum kepala kampung.
"Mereka termasuk unsur pemerintah. Masa kita sesama pemerintah kok demo. Mereka bekerja untuk lembaga, kami juga," tutupnya.***
