Network
PR TASIKMALAYA – Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, menegaskan soal kekuatan Undang-undang Cipta Kerja.
Pasalnya, UU Cipta Kerja memiliki kekuatan hukum dimana Perizinan Berusaha dapat dibatalkan jika berurusan dengan isu lingkungan.
Berdasarkan keterangannya, prinsip dan konsep dasar pengaturan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam Undang Undang Cipta Kerja tidak berubah dari ketentuan sebelumnya.
Baca Juga: Profil Dalton Ichiro Tanonaka, Mantan Pembawa Acara TV yang di Eksekusi di Lapas Salemba
Adapun perubahannya, lebih diarahkan untuk melakukan penyempurnaan kebijakan dan aturan pelaksanaan agar sesuai dengan tujuan UUCK.
UUCK mewadahi pelaku usaha untuk mendapatkan kemudahan usaha dalam mendapatkan persetujuan lingkungan dengan catatan tetap memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
Siti menambahkan, UUCK menghubungkan kembali izin Lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha dalam rangka meringkas sistem perizinan, serta penguatan penegakan hukum, tanpa mengurangi tujuan dan fungsinya.
Baca Juga: Masa Kampanye Pilkada 2020, Setiap Paslon Disarankan Buat Masker
“Mengapa dia memperkuat penegakan hukum? Karena kalau di masa lalu ada masalah dengan lingkungan, maka izin Lingkungannya dicabut, tapi usahanya bisa saja tetap jalan. Sekarang berarti lebih kuat,” ujarnya.
Jika perusahaan didapati melakukan pelanggaran isu lingkungan, maka akan berdampak pada Perizinan Berusahanya.
