Network
PIKIRAN RAKYAT - Wabah virus corona jenis baru atau Covid-19 di Indonesia sangat masif dan kian meningkat.
Tercatat dalam worldometer, bahwa Indonesia per-tanggal 19 Maret 2020 mencapai sebanyak 227 kasus Covid-19 dengan angka kematian mencapai 19 orang dan orang yang sudah dinyatakan sembuh sebanyak 11 orang.
Dalam hal ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo masih belum menetapkan lockdown untuk Tanah Air, mengingat banyak pertimbangan yang harus dilakukan.
Baca Juga: Demi Antisipasi Penularan Virus Corona, RSUD dr Soekardjo Tasikmalaya Menghapuskan Jam Besuk
Dalam hal ini, Pengamat BUMN Toto Pranoto memberikan pandangan serta prediksinya jika Pemerintah berlakukan lockdown di Indonesia.
Ia menilai bahwa pemberlakukan lockdown bisa saja memberikan dampak yang kurang baik bagi warga Indonesia sendiri.
Hal ini pasti berkaitan erat terhadap BUMN, terkait pelayanan publik yang menyangkut hajat hidup banyak orang dan masih banyak pertimbangan rumit yang harus diingat.
Baca Juga: Di Tengah Merebaknya Wabah Covid-19, Kasus DBD Malah Menjadi Teror bagi Warga Tasikmalaya
"Bagi perusahaan negara, wacana lockdown bisa membawa implikasi kurang baik terutama bagi BUMN yang terkait public goods, seperti BUMN industri farmasi, penyedia bahan pokok (Bulog) dan sebagainya," ujar Toto dikutip dari Kantor Berita Antara.
Adanya pemberlakuan lockdown juga tentunya akan menyangkut kesiapan logistik hingga harus diingat kembali terkait dalam melindungi para pekerja yang terpaksa kehilangan penghasilannya akibat penerapan lockdown.
Dalam hal ini, jika Pemerintah mau me-lockdown Indonesia, maka harus terlebih dulu memiliki kesiapan dalam meng-handle logistik setiap daerah untuk satu atau dua bulan ke depannya.
Fungsi layanan publik juga harus dipertimbangkan agar bisa beroperasi secara optimal dalam masa lockdown tersebut.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Kamis, 19 Maret 2020: Gemini Merasa Jenuh, Leo Menjadi Seseorang yang Tidak Sabaran
Bahkan harus diingaat terkait hal-hal yang harus dikerjakan oleh pekerja mandiri yang tak akan memiliki penghasilan jika lockdown diberlakukan.
"Dan banyak pentanyaan lainnya," ujar Toto.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa penerapan lockdown juga harus mempertimbangkan penerimaan sosial dari masyarakat yang harus siap dengan mekanisme pengawasan, disiplin, dan penegakkan hukum sangat keras.***
