Network
PR TASIKMALAYA - Budayawan Sudjiwo Tedjo baru saja mengunggah sebuah cuitan yang menyinggung soal Machiavelli berkaitan dengan pernyataan Mahfud MD soal ‘boleh melanggar konstitusi’.
Dalam cuitan yang diunggah di akun Twitternya, Sudjiwo Tedjo mengungkapkan bahwa pernyataan Machiavelli soal menghalalkan segala cara termasuk demi tujuan menyelamatkan rakyat saat itu menjadi populer di Italia.
Sudjiwo Tedjo mengungkapkan alasan hal tersebut yakni belum adanya Lembaga pemberi label halal seperti MUI.
Baca Juga: Prihatin Indonesia Didepak di All England 2021, Ridwan Kamil Protes: Tidak Adil dan Unprofesional
Adapun usaha menghalalkan segala cara sebagimana dimaksud Sudjiwo Tedjo dalam pernyataannya merujuk pada pernyataan Mahfud MD soal konstitusi boleh dilanggar untuk menyelamatkan rakyat.
Namun, isu dan narasi menyelamatkan rakyat itu kini banyak dikaitkan dengan isu penambahan periodisasi jabatan presiden menjadi tiga periode yang disebut-sebut akan dijalankan melalui skenario amandemen UUD 1945.
“Saat Machiavelli bilang tujuan adalah pemberi label halal pd segala cara, termasuk (kata para elit) demi tujuan menyelamatkan rakyat maka caranya boleh melanggar konstitusi periodisasi jabatan presiden,” tulis Sudjiwo Tedjo.
Baca Juga: Kenali Metode Olahraga Berlari ala Naruto, Menjaga Metabolisme Tubuh Selama Pandemi
“Saat itu mungkin di Italia belum ada pemberi label halal sepeti MUI sebelum ini,” sambung Sudjiwo Tedjo melalui akun Twitter @sudjiwotedjo pada Jumat, 19 Maret 2021 sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com.
Baca Juga: MPR Disebut Bahas Masa Jabatan Presiden di PPHN, Bamsoet: Skenario Itu Tidak Pernah Terfikirkan
Diketahui sebelumnya, telah berdar kabar dan informasi yang menyebutkan bahwa Mahfud MD sempat melontarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa seseorang bisa melanggar konstitusi demi menyelamatkan rakyat.
Dalam keterangannya, Mahfud MD juga mengatakan bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, sehingga konstitusi pun boleh dilanggar jika tujuannya untuk menyelamatkan rakyat.
Adapun pernyataan Mahfud MD tersebut disampaikan ketika menjelaskan soal sikap pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 terutama berkaitan dengan jumlah anggaran yang telah melebihi batas.
Meskipun demikian, kata Mahfud MD, hal itu tidak menjadi masalah jika tujuannya adalah untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dan menghentikan pandemi Covid-19 yang telah melanda Tanah Air selama lebih dari satu tahun.
Berkaitan dengan hal tersebut, sebelumnya diketahui mantan DPR RI sekaligus politikus partai Gelora Fahri Hamzah juga menyampaikan tanggapan dan pandangannya terkait pernyataan kontroversial Mahfud MD.
Dalam cuitannya, Fahri Hamzah juga diketahui membahas hal tersebut dan melihatnya sebagai upaya yang dilakukan untuk menghalalkan segala cara.
Baca Juga: Usai Ditangkap dalam Kudeta Myanmar, Kini Aung San Suu Kyi Dapat Tuduhan Korupsi oleh Junta Militer
Pasalnya, pernyataan tersebut bukan datang dari pihak eksekutif atau dalam hal ini anggota DPR yang memang bertugas untuk memperjuangkan rakyat, melainkan datang dari pihak yang ia sebut sebagai kaun machiavellian.
Sehingga, Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa Ia menyayangkan hal tersebut.
“Jika eksekutif ingin menterjemahkan sepihak konstitusi atau meninggalkannya atas nama keselamatan rakyat maka eksekutif itu ada di ujung tanduk. Tapi yg kita sayangkan karena narasi ini bersumber dari kaum machiavellian, tujuan menghalalkan cara,” tulis Fahri Hamzah dalam cuitan Twitter @Fahrihamzah.
Dalam cuitan lainnya, Fahri hamzah juga diketahui membahas hal tersebut dan melihatnya sebagai upaya yang dilakukan untuk menghalalkan segala cara.
Pasalnya, pernyataan tersebut bukan datang dari pihak eksekutif atau dalam hal ini anggota DPR yang memang bertugas untuk memperjuangkan rakyat, melainkan datang dari pihak yang ia sebut sebagai kaun machiavellian.
Sehingga, Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa Ia menyayangkan hal tersebut.
Baca Juga: Soroti Transparansi Pemegang Kuota Beras, Faldo Maldini: Jangan Ada Skandal, Kasihan Pak Jokowi
“Jika eksekutif ingin menterjemahkan sepihak konstitusi atau meninggalkannya atas nama keselamatan rakyat maka eksekutif itu ada di ujung tanduk. Tapi yg kita sayangkan karena narasi ini bersumber dari kaum machiavellian, tujuan menghalalkan cara,” pungkasnya.
***
