Network
PR TASIKMALAYA- Berdasarkan keterangan dari sang pengacara, pada Kamis, 18 Maret 2021, pemimpin sipil Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi menghadapi tuduhan korupsi baru dari junta yang saat ini berkuasa militer.
Meski tuduhan yang dilayangkan oleh militer tersebut diduga "tidak berdasar", namun dapat dipastikan tuduhan korupsi itu dapat menghambat Aung San Suu Kyi untuk kembali ke dalam dunia politik Myanmar.
Sebelum Aung San Suu Kyi menerima tuduhan korupsi oleh militer Myanmar, pada awal Februari lalu, dirinya ditangkap dan ditahan oleh militer dalam aksi pengambilalih kekukasaan secara paksa.
Baca Juga: Kemenhub Cabut Larangan Mudik Lebaran 2021, Mardani Ali Sera: Kebijakan Ceroboh
Pada 1 Februari 2021, militer melakukan aksi kudeta terhadap pemerintahan Myanmar yang saat itu berkuasa yakni Aung San Suu Kyi, dalam aksi kudeta itu sejumlah pejabat pemerintah lainnya juga turut ditahan.
Sudah lebih dari satu bulan negara di Asia Tenggara itu dikudeta militer, dan dilaporkan lebih dari ratusan demonstran yang dinyatakan meninggal dunia saat melakukan unjuk rasa menentang kudeta militer tersebut.
Meskipun aksi kudeta itu diklaim militer setelah menduga adanya kecurangan pada Pemilu Myanmar November lalu, namun pihak penyelenggara pemilu menilai bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar.
Baca Juga: Pemerintah Izinkan Mudik 2021, Mardani Ali Sera Ingatkan Menhub Saat Diserang Covid-19
Setelah menangkap Aung San Suu Kyi sebelumnya, kini militer melancarkan serangannya dengan menuduh pemimpin Myanmar itu atas tuduhan korupsi.
Sebagaimana diberitakan Portaljember.Pikiran-Rakyat.com dalam judul artikel "Aung San Suu Kyi Hadapi Tuduhan Korupsi dari Junta Militer dalam Kondisi Myanmar yang Mencekam", rezim militer baru telah mengeluarkan beberapa tuduhan kriminal terhadap peraih Nobel itu sejak ditahan bersama sekutu politik lain.
