Network
PR TASIKMALAYA – Tak hanya Mahfud MD, Musni Umar selaku Rektor Universitas Ibnu Chaldun memberikan pendapatnya mengenai diselenggaranya Konferensi Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat.
Diketahui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD menyatakan bahwa KLB merupakan masalah internal Partai Demokrat.
Tanggapan Mahfud MD ini disampaikan melalui cuitan akun Twitter @mohmahfudmd pada Sabtu, 6 Maret 2021.
Baca Juga: Mustofa Nahrawardaya: Kata ‘Pejabat’, Moeldoko Lakukan Hal Itu Karena Sebelumnya Telah Dituduh
“Bagi pemerintah sekarang ini, peristiwa Deli Serdang merupakan masalah internal Partai Demokrat. Bukan (minimal belum) menjadi masalah hukum,” ujar Mahfud MD, seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com.
“Sebab belum ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada pemerintah dari Partai Demokrat,” sambungnya.
Ia menyebut Mahfud MD hanya menagani perihal keamana, bukan legalitas.
“Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai,” terang Mahfud MD.
Berbeda dengan pernyataan Mahfud MD, Musni Umar justru menilai bahwa KLB Partai Demokrat, diduga adanya keterlibatan kekuasaan.
Sebab, menurut Musni Umar, mustahil KLB terselenggara jika tidak ada keterlibatan dari ‘penguasa’.
“Saya duga keras tanpa keterlibatan kekuasaan, mustahil ada KLB,” tegas Musni Umar, sebagamana dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Twitter @musniumar.
Musni Umar kemudian menyinggung apa yang terjadi di masa lalu, ketika ada kasus di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) antara Gus Dur dan Cak Imin.
“Kasus ini beda dengan kasus PKB antara Gus Dur dan Cak Imin,” ujar Musni Umar.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut KLB Masalah Internal, Hinca Pandjaitan : Ada Pihak Lingkar Kekuasaan Lakukan Amoral
Baca Juga: Mahfud MD Samakan KLB Demokrat dengan KLB Era SBY, Rizal Ramli: kok Sejarah Berulang Kembali?
Berbeda dengan Musni Umar, mahfud MD justru menilai apa yang terjadi di Partai Demokrat kini, tidak berbeda jauh dengan apa yang terjadi di PKB.
“Sama dengan sikap Pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tidak melakukan pelanggaran saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal partai politik,” jelas Mahfud MD.
***
