Pemerintah Netral di Kasus KLB Partai Demokrat, Jimly Asshiddiqie: Kalau Hendak Memastikan Ganti KSP Moeldoko

PR TASIKMALAYA – Eks Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menanggapi posisi pemerintah yang netral pada kasus yang terjadi di Partai Demokrat.

Jimly Asshiddiqie menyarankan beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah yang memilih tidak terlibat pada pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

Pertama, menurut Jimly Asshiddiqie adalah tidak mengesahkan pendaftaran pengurus Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) ke Kemenkum HAM.

Baca Juga: Sebut 3 Syarat Sah KLB Demokrat, Jansen Sitindaon: Negara Sekalipun Tunduk, Kita Solid di Bawah Ketum AHY

Hal itu disampaikan Jimly Asshiddiqie melalui cuitan di akun Twitter @JimlyAs miliknya pada Sabtu, 6 Maret 2021.

“Kalau Pemerintah hendak memastikan sikap netral, bisa saja Pemerintah, pertama, tidak mengesahkan pendaftaran pengurus KLB tersebut,” cuit Jimly Asshiddiqie, dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Twitter @JimlyAs.

Lalu yang kedua, menurut Jimly Asshiddiqie adalah Presiden Jokowi mengganti Kepala Staf  Kepresidenan (KSP) Moeldoko dengan yang baru.

Baca Juga: Mahfud MD Sebut KLB Masalah Internal, Hinca Pandjaitan : Ada Pihak Lingkar Kekuasaan Lakukan Amoral

“Dan Kedua, Presiden angkat KSP baru untuk gantikan Moeldoko sebagai mestinya,” tulis Jimly Asshiddiqie.