Network
PR TASIKMALAYA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD, angkat bicara mengenai Konferensi Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang diselenggarakan kemarin, 5 Maret 2021.
Pernyataan tersebut Mahfud MD sampaikan melalui cuitan di akun Twitter @mohmahfudmd, seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com pada Sabtu, 6 Maret 2021.
“Jadi sejak era Bu Mega, Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), sampai dengan Pak Jokowi (Joko WIdodo) ini, pemerintah tidak pernah melarang KLB atau Munaslub,” tutur Mahfud MD.
Baca Juga: KLB Partai Demokrat Dinilai Tidak Sah, Jansen Sitindaon: Jangan Terpengaruh Berita di Media!
Mahfud MD kemudian menjelaskan alasan pemerintah yang tidak melarang diselenggarakannya KLB.
“(KLB) Dianggap (pemerintah) sempalan, karena menghormati independensi partai politik,” jelas Mahfud MD.
Meski demikian, Mahfud MD menyadari resiko seperti apa yang akan ditanggung oleh pemerintah karena tidak melarang diselenggarakannya KLB.
Baca Juga: Menkopolhukam Mahfud MD Tanggapi KLB Demokrat: Jika Melarang atau Mendorong Bisa Dituding Intervensi
“Risikonya, pemerintah dituding cuci tangan. Tapi kalau melarang, atau mendorong, bisa dituding intervensi, memecah belah, dan sebagainya,” tutur Mahfud MD.
