Network
Contoh kasus besar yang KPK tidak berani usut seperti halnya kasus Century. Rizal menilai, seharusnya KPK berani usut meski hal tersebut bersinggungan dengan wakil presiden.
“Kasus century terang benderang apa yang terjadi, KPKnya ngga punya nyali kena wakil presiden dan sebagainya, seharusnya berani aja,” ujarnya.
Selain menyinggung KPK yang tidak bernyali pada penguasa, Rizal Ramli juga menyinggung akan ketidakberesan sistem di kepolisian.
“Mohon maaf, rekrutmen promosi di polisi ya banyak nggak beresnya mohon maaf pake uang. Kecuali polisinya dibersihin dulu kayak di Hongkong, wah polisi jadi apa aja saya setuju. Selama polisi tidak membenahi sistem rekrutmennya, sistem promosinya susah kredibilitas itu dibangun,” tegasnya.
Baca Juga: Rincian dan Jadwal Peluncuran Vaksin Covid-19 Pfizer Inc di Kawasan Asia, Salah Satunya Indonesia
Menurutnya, untuk memberantas korupsi di Indonesia bukan hanya berfokus kepada KPK atau kepolisian saja, namun hakim dan jaksa juga harus dibenahi.
“KPK dibentuk untuk korupsi yang besar-besar, bukan yang kecil-kecil. Tetapi selain KPK, kita harus beresin hakim, Hakim bagus, jaksa brengsek, polisi brengsek tetap hasilnya bagus. Caranya apa? Harus naikkan gaji pada hakim agung, dan yang kedua,” tandasnya.
Singkatnya, untuk membenahi dan memberantas korupsi di Indonesia hal pertama yang harus dilakukan harus membenahi hakim, baru kemudian polisi, dan jaksa.
Baca Juga: Cek Link Berikut! Kemnaker Telah Transfel BLT Subsidi Gaji ke 11 Juta Karyawan
“Kita benahi dulu hakim, baru kemudian polisi dan jaksa,” usulnya.***
