Network
PR TASIKMALAYA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyinggung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Rizal menyinggung KPK yang tidak memiliki nyali untuk memberantas korupsi jika bersinggungan dengan penguasa.
“Masalahnya dimana? Biasanya kalau ketua KPKnya mulai menyentuh yang kuasa, dikerjain. Antasari contohnya Antasari itu kalau nangkep-nangkep siapa aja nggak apa-apa, tapi kalau nangkep yang deket dengan kekuasaan pada waktu itu ya dikerjain, direkayasa itu,” jelasnya.
Baca Juga: Kunjungi Kantor Berikut dan Simak Persyaratan Agar Dapat SMS Banpres BLT BPUM Rp2,4 Juta
Rizal mengatakan jika penguasa mulai diobrak-abrik KPK, secara otomatis KPK akan dibuat mangkel.
“Kalau kasus besar menyangkut yang kuasa, KPK kalau berani dikerjain, biasanya malah cenderung jadi nggak berani.,” pungkasnya seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari saluran Youtube ILC yang dikutip Jumat, 27 November 2020.
Beberapa contoh kasus yang ditekan penguasa dibeberkan Rizal. Kasus-kasus tersebut pada akhirnya membuat KPK tidak berkutik untuk hadapi penguasa pada waktu itu.
“Buah yang mateng dibikin mangkel-mangkel terus contohnya kasus BLBI, Century, kasus korupsi impor pangan yang merugikan petani, merugikan petani tebu, garam bawang,” bebernya.
Baca Juga: Cek Syarat dan Cara Daftar Bansos di dtks.kemensos.go.id, 41 Juta KK Diusulkan Dapat BST Rp300.000
Contoh kasus besar yang KPK tidak berani usut seperti halnya kasus Century. Rizal menilai, seharusnya KPK berani usut meski hal tersebut bersinggungan dengan wakil presiden.
“Kasus century terang benderang apa yang terjadi, KPKnya ngga punya nyali kena wakil presiden dan sebagainya, seharusnya berani aja,” ujarnya.
Selain menyinggung KPK yang tidak bernyali pada penguasa, Rizal Ramli juga menyinggung akan ketidakberesan sistem di kepolisian.
“Mohon maaf, rekrutmen promosi di polisi ya banyak nggak beresnya mohon maaf pake uang. Kecuali polisinya dibersihin dulu kayak di Hongkong, wah polisi jadi apa aja saya setuju. Selama polisi tidak membenahi sistem rekrutmennya, sistem promosinya susah kredibilitas itu dibangun,” tegasnya.
Baca Juga: Rincian dan Jadwal Peluncuran Vaksin Covid-19 Pfizer Inc di Kawasan Asia, Salah Satunya Indonesia
Menurutnya, untuk memberantas korupsi di Indonesia bukan hanya berfokus kepada KPK atau kepolisian saja, namun hakim dan jaksa juga harus dibenahi.
“KPK dibentuk untuk korupsi yang besar-besar, bukan yang kecil-kecil. Tetapi selain KPK, kita harus beresin hakim, Hakim bagus, jaksa brengsek, polisi brengsek tetap hasilnya bagus. Caranya apa? Harus naikkan gaji pada hakim agung, dan yang kedua,” tandasnya.
Singkatnya, untuk membenahi dan memberantas korupsi di Indonesia hal pertama yang harus dilakukan harus membenahi hakim, baru kemudian polisi, dan jaksa.
Baca Juga: Cek Link Berikut! Kemnaker Telah Transfel BLT Subsidi Gaji ke 11 Juta Karyawan
“Kita benahi dulu hakim, baru kemudian polisi dan jaksa,” usulnya.***
