PR TASIKMALAYA – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada masa resesi ekonomi tidak bisa dihindari.
Diprediksi, di Indonesia akan terjadi PHK gelombang ketiga. Di sisi lain, pemutusan kerja ini menyebabkan bertambahnya pengangguran dalam jumlah besar.
Ketua Koordinator Gas Industri Dagang dan Industri (Kadin), Ahmad Wijaya, mengatakan bahwa resesi berdampak besar bagi pengusaha dan sektor bisnis.
Baca Juga: Joe Biden Menangkan Pilpres AS, Menlu Kanada: ini Merupakan Kabar Baik
Dia menegaskan, PHK akan berlanjut bila stimulus ekonomi bagi sektor manufaktur tidak berjalan secara maskimal.
“PHK itu sudah otomatis kalau memang kita tidak mendapat dukungan stimulus yang betul-betul membantu proses manufaktur, itu nanti otomatis para pengusaha juga tahu,” kata Ahmad pada Senin, 9 November 2020.
“Sejak Covid-19 hingga saat ini kita sepakat dengan buruh, mana yang perlu dikerjakan. Apalagi yang sudah kita sepakati, itu yang kita jalani,” lanjutnya.
Ahmad menilai, dalam kondisi saat ini, ketegasan pemerintah untuk memberikan stimulus bagi korporasi sangat penting. Tanpa stimulus korporasi tersebut, korporasi sangat tergantung pada modal mandiri yang dinilai cukup terbatas.
Baca Juga: Bahagia atas Kekalahan Donald Trump, Palestina: Pemerintahan Dia Adalah yang Terburuk bagi Kami
Masalahnya, cash flow sudah tergerus sejak Maret dan terpaksa menanggung kerugian sampai saat ini. Terlebih, demand pasar yang masih lemah.
“Ke depan pemerintah juga harus siapkan, para pengusaha kan mengaharapkan bahwa stimulus yang sudah diberikan bisa dijalankan tanpa ada birokrasi. Contoh subsidi energi yang diberikan di PLN, subsidi gas, kemudian, subsidi bunga,” jelas Ahmad.
Relaksasi bagi perusahaan berada di pundak pemerintah. Di mana, pemerintah yang memutuskan untuk bisa memberikan keselamatan dan kenyamanan buat para pengusaha untuk terus menggenjot kinerja bisnis tanpa ada sebuah hambatan.
“Hal yang paling penting adalah mau itu resesi atau Covid-19, yang masih menjadi pertanyaan, pemerintah menjaga kedamaian politik tidak? Kalau ini tidak dijaga, ini berpengaruh pada pengusaha. Dengan begitu, konsumsi juga akan tegranggu,” katanya.
Baca Juga: Bahagia atas Kekalahan Donald Trump, Palestina: Pemerintahan Dia Adalah yang Terburuk bagi Kami
Sebagai catatan, stimulus restruturisasi sektor usaha padat karya masuk dalam program pembiayaan korporasi dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 pemerintah dengan total anggaran mencapai Rp 53,57 triliun.
Selain untuk korporasi swasta, pembiayaan juga diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui dua skema.
Pertama, penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp`20,5 triliun. Kedua, investasi pemerintah untk modal kerja BUMN Rp 29,65 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulayani Indrawati mengatakan, masih menunggu waktu yang tepat untuk menyalurkan anggaran pembiayaan perusahaan pelat merah dan korporasi padat karya.***