PR TASIKMALAYA - Menkopolhukam Mahfud MD, angkat bicara soal tudingan dalang demo Omnibus Law yang dialamatkan kepada SBY dan AHY.
Mahfud mendapatkan serangan dari Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief lewat Twitter. Ia pun dengan tegas membantah jika pemerintah menuding mantan presiden ke-6 tersebut.
"Klarifikasi macam apa yg diminta Mas @AndiArief_? Tak seorang pun di antara kami pernah bilang Pak SBY atau AHY sbg dalang atau membiayai unras.
Baca Juga: Bentuk Tekanan pada Tiongkok, AS Berencana Jual Senjata Teknologi Tinggi ke Taiwan
"Sebaliknya, tolong diklarifikasi kapan kami bilang begitu. Kalau ada nanti kami selesaikan. Itu kan hanya di medsos2 yg tak jelas," jawab Mahfud membalas cuitan Andi Arief.
Sementara itu, Mahfud MD buka-bukaan soal kisah SBY saat masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 2014 silam.
Mahfud bercerita jika SBY sempat menangis saat mendapat tekanan rakyat pada tahun 2014 terkait Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah.
Baca Juga: Lebanon dan Israel Bahas soal Perbatasan Laut
"Saat itu serangan dari masyarakat sipil kepada pemerintah SBY itu luar biasa, (ada yang
menyebut) Pak SBY ini merusak demokrasi, macam-macam," ujar Mahfud saat webinar CSIS bertema Penyelenggaraan Pilkada di Tengah Pandemi, Rabu, 14 Oktober 2020.
Pemerintahan SBY dan DPR kala itu, sepakat pelaksanaan Pilkada hanya dilakukan oleh anggota DPRD, atau dengan kata lain tidak melibatkan masyarakat dalam proses demokrasi itu.
Langkah itu mendapatkan tekanan dan protes dari masyarakat. Mahfud menyebut, hal itu membuat presiden ke-6 Indonesia tersebut menangis saat berada di pesawat dalam perjalanan menuju Amerika Serikat.
Baca Juga: Tekan Angka Kecelakaan, PT KAI Sosialisasikan Keselamatan di Perlintasan Kereta
"Sampai dari pemberitaan itu Pak SBY sampai enggak tahan melihat hantaman, sampai konon menangis di atas pesawat dalam perjalanan, enggak kuat," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.
Setelah mendapat banyak tekanan dan hantaman dari masyarakat sipil hingga dituding merusak tatanan demokrasi, lanjut dia, SBY kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya akan setia kepada rakyat.
"Waktu itu mengumumkan, saya (SBY) pro rakyat. Kita akan mencari jalan agar Pilkada tidak dilakukan oleh DPRD," cerita Mahfud.
Baca Juga: Umbi-umbian Porang Berpotensi Pulihkan Ekonomi Jabar Pasca Pandemi
Tak berapa lama, setelah selesai melalukan kunjungan dari Amerika Serikat, SBY kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
"2 Oktober dikeluarkan Perppu mencabut," kata Mahfud. ***