Network
PR TASIKMALAYA – Lebanon dan Israel akan memulai pembicaraan tidak langsung atas sengketa perbatasan maritim mereka, dengan para pejabat AS sebagai penengah.
Kedua belah pihak bersikeras bahwa pembicaraan itu murni soal teknis dan bukan tanda normalisasi hubungan.
Pembicaraan itu akan diadakan di markas pasukan penjaga perdamaian PBB UNIFIL di kota perbatasan Lebanon Naqoura, Rabu, 14 Oktober 2020.
Baca Juga: Pengembangan Obat Modern Asli Indonesia Jadi Fokus Kemenperin
Pembicaraan terjadi dengan latar belakang krisis ekonomi yang meningkat di Lebanon yang terburuk dalam sejarah modernnya.
Selain itu, menyusul gelombang sanksi AS yang baru-baru ini mencakup dua mantan menteri kabinet berpengaruh yang bersekutu dengan kelompok bersenjata Hizbullah.
Israel, AS, serta beberapa negara Barat dan Arab lainnya menganggap Hizbullah sekutu Iran sebagai organisasi teroris.
Baca Juga: Kurangi Jumlah Pengangguran, Kemenperin Laksanakan Diklat 3 in 1
Israel mengatakan bahwa akan ada negosiasi langsung, sesuatu yang dibantah oleh pejabat Lebanon. Diharapkan kedua delegasi akan duduk di aula yang sama.
Israel mengirimkan enam orang, termasuk direktur jenderal kementerian energinya, penasihat kebijakan luar negeri Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dan kepala divisi strategis militer.
