PR TASIKMALAYA - Polemik soal tenaga kerja dan sertifikasi halal dalam Omnibus Law Cipta Kerja jadi persoalan.
Atas adanya hal ini, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meluruskan sejumlah persoalan tersebut kepada masyarakat.
Ia menduga banyaknya isu yang beredar soal UU Ciptaker ini dibuat oleh masyarakat sendiri dan diolah tanpa pertanggung jawaban.
Baca Juga: Lakukan Korupsi Besar-besaran, Mantan Dirut Jiwasraya Divonis Penjara Seumur Hidup
“Pertama mungkin beberapa isu yang memang dibuat, diolah di masyarakat,” kata Menko Airlangga dalam jumpa pers daring di Jakarta, Senin 12 Oktober 2020.
Ia menjelaskan terkait substansi tenaga kerja di antaranya soal pekerja waktu tertentu yang berlaku seumur hidup.
Menurut dia, anggapan tersebut salah karena itu hanya untuk pekerjaan yang berubah atau penyelesaiannya dalam jangka pendek.
“Pekerja waktu tertentu yang bisa terus menerus itu salah, jadi pekerja waktu tertentu itu tidak berlaku untuk pekerjaan tetap,” kata Menko Airlangga.
Baca Juga: Berkat Prestasinya, Sri Mulyani Kini Raih Penghargaan Menkeu Terbaik Asia Timur Pasifik 2020
Kemudian terkait upah minimum masih ada, baik untuk provinsi maupun kabupaten. Tapi, kata dia, upah minimum provinsi itu menjadi batas minimalnya.
“Upah minimum kabupaten/kota harus lebih tinggi dari upah minimum provinsi dan itu yang tetapkan gubernur,” imbuh Menko Airlangga.
Dia mengatakan pengusaha, dilarang membayar upah lebih rendah dari tahun sebelumnya dan setelah UU Cipta Kerja berlaku, upah juga tidak boleh lebih rendah dari sebelumnya.
”Terkait pekerja asing, semua berbasis rencana penggunaan tenaga kerja asing dengan dilengkapi persyaratan dan tidak bebas,” lanjut dia.
Baca Juga: Mengagumkan! Indonesia Menjadi 5 Negara Terbaik Penanganan Covid-19 dan Krisis Ekonomi Dunia
Untuk pesangon, kata Menko Airlangga, pemerintah menetapkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sehingga apabila pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pekerja tidak hanya diberikan pesangon tapi juga diberikan pelatihan dalam waktu enam bulan.
“Diberikan semi bansos sampai mereka mendapatkan akses pekerjaan baru. Terkait waktu kerja tetap 40 jam, pengusaha bisa pilih lima hari kerja, delapan jam, atau tujuh jam enam hari kerja,” ucap Menko Airlangga.
Sementara itu terkait sertifikasi halal, lanjut dia, tetap oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tapi ada lembaga pemeriksa halal, termasuk dari perguruan tinggi negeri dan swasta berbasis yayasan Islam.
Baca Juga: 50 Ribu Buruh Asal Banten Siap Gempur Istana, Pihaknya Justru Pesimis Harus Hadapi DPR dan Jokowi
Organisasi kemasyarakatan (ormas), kata dia, juga bisa dilibatkan tapi semua standar dan sidang fatwa dari MUI agar backlog bisa diselesaikan.
Ia menambahkan terkait pendidikan tidak diatur dalam UU Cipta Kerja baik pendidikan formal dan pendidikan pesantren, sistem pendidikan tidak ada yang diubah.
“Ini beberapa yang dipleset-plesetkan,” ujar Menko Airlangga.***