Network
PR TASIKMALAYA - Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Indonesia ke-6 yang menjabat sejak 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014 muncul sebagai salah satu pihak yang diduga menjadi aktor di balik demo besar-besaran dalam rangka menolak UU Cipta Kerja.
Dugaan tersebut muncul seiring dengan sikap fraksi Demokrat yang
secara tegas menolak bahkan melakukan aksi walk out dalam sidang pengesahan UU Cipta Kerja yang hingga kini masih mengundang protes dan menjadi kontroversi di kalangan masyarakat.
Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa waktu lalu, SBY meminta negara untuk menyebut dalang yang menggerakkan, menunggangi, hingga membiayai aksi unjuk rasa tolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) yang berakhir ricuh di sejumlah daerah, termasuk Jakarta.
Baca Juga: BMKG Masih Temukan Titik Panas di Kalteng Meski Indonesia Masuki Musim Penghujan
Menurut SBY, jika tidak mengungkap siapa dalang kerusuhan, nanti
negara dianggap menyebar berita bohong alias hoaks.
Lewat akun Youtube pribadinya, Senin, 12 Oktober 2020, SBY
memberikan sebuah pernyataan.
"Lebih bagus kalau memang menggerakkan, menunggangi,
membiayai itu oleh negara dianggap kejahatan, melanggar hukum, dan hukum harus ditegakkan lebih baik disebutkan. Kalau tidak, nanti dikira negaranya dianggap melakukan hoaks," ujarnya.
SBY mengaku tak yakin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, serta Badan Intelijen Negara (BIN) menuduh dirinya sebagai dalang yang
menggerakan, menunggangi, dan membiayai aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Ciptaker tersebut.
Baca Juga: Hindari 5 Hal Ini Agar Warna Rambut Tidak Cepat Pudar
