Sistem PJJ Masih Harus Dibenahi, Politisi PKB Menilai Nadiem Makarim Tidak Tahu Peta Indonesia

2 Agustus 2020, 08:30 WIB
Mendikbud Nadiem Makarim /Doc RRI

PR TASIKMALAYA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim sebelumnya telah mencanangkan kebijakan untuk menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama pandemi Covid-19.

Namun ternyata, kebijakannya ini banyak ditentang oleh berbagai pihak.

Bukan tanpa alasan, namun sebagian masyarakat bahkan tidak memiliki akses untuk melakukan PJJ karena terhalang masalah kuota, sinyal, juga Smartphone.

Baca Juga: Positif Terinfeksi Virus Flu Burung, Semua Ayam di Sebuah Peternakan Dipaksa untuk Dimusnahkan

Dalam menanggapi hal ini, Ketua Komisi X Syaiful Huda ikut memberikan tanggapannya.

Ia bahkan menilai kebijakan yang dikeluarkan olek Nadiem ini membuat dirinya dinilai tidak memahami peta Indonesia.

"Harusnya dipetakan dulu, berapa sih anak sekolah Indonesia yang tidak punya ponsel, Dan berapa anak punya ponsel pintar tapi enggak punya kuota," kata Syaiful di Jakarta, Jumat 31 Juli 2020.

Baca Juga: Diminta untuk Menjadi Kuasa Hukumnya, Otto Hasibuan Berusaha untuk Temui Dulu Djoko Tjandra

Politisi PKB ini pun menduga, Nadiem tidak mengetahui, total sekolah yang tidak sanggup melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Diketahui, Data Perencanaan Digitalisasi Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika, dari total 83.218 desa/kelurahan di Indonesia, ada 12.548 desa/kelurahan yang belum terjangkau 4G.

Di mana 9.113 desa/kelurahan di antaranya merupakan daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

Dari keseluruhan wilayah Indonesia, hanya 49,33 persen yang terfasilitasi jaringan 4G, 44,35 persen terfasilitasi jaringan 3G, dan 68,54 persen terfasilitasi jaringan 2G.

Baca Juga: Bertekad untuk Belajar Online, Para Murid Rela Berjalan 2 Km dan Memanjat Pohon untuk Cari Sinyal

Artinya ada 31,46 persen wilayah yang belum terfasilitasi.

Dalam hal ini pun, dia mendesak Nadiem segera melakukan koordinasi dengan dinas-dinas pendidikan di kabupaten/kota, untuk bisa melihat data siswa mulai dari lapisan bawah, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

"Karena perpanjangan tangan Kemendikbud adalah dinas-dinas," ujarnya dikutip oleh PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari situs RRI.***

Editor: Rahmi Nurlatifah

Sumber: RRI

Tags

Terkini

Terpopuler