Network
PR TASIKMALAYA - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) diketahui mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Pihaknya mengikuti jejak Muhammadiyah dan LP Ma'arif Nahdlatul Ulama PBNU yang mengundurkan diri dan berbalik haluan untuk tinggalkan kebijakan yang dipimpin oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim itu.
Mereka mengeluh lantaran kriteria pemilihan dan penetapan peserta POP tidak jelas.
Baca Juga: Dituduh Telah 'Dibeli' oleh Tiongkok, Tedros Adhanom Kecam Pompeo: Itu Salah dan Tidak Berdasar
"PGRI memandang bahwa perlunya prioritas program yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja guru melalui penataan pengembangan dan mekanisme keprofesian guru berkelanjutan (Continuing Professional Development)," kata Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi di Jakarta, Jumat 24 Juli 2020 seperti diktip oleh PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari situs RRI.
Ada lima poin yang disampaikan dalam pengunduran diri PGRI tersebut.
Poin pertama yakni terkait Pandemi Covid-19 datang meluluhlantakkan berbagai sektor kehidupan termasuk dunia pendidikan dan berimbas pada kehidupan siswa, guru, dan orang tua.
Baca Juga: Berbekal APD Lengkap dan Protokol Ketat, Seorang Pria yang Positif Covid-19 Nekat Gelar Ijab Kabul
"Sejalan dengan arahan Bapak Presiden RI bahwa semua pihak harus memiliki sense of crisis, maka kami memandang bahwa dana yang telah dialokasikan untuk POP akan sangat bermanfaat apabila digunakan untuk membantu siswa, guru/honorer, penyediaan infrastruktur di daerah khususnya di daerah 3 T," ujar pihaknya.
