PIKIRAN RAKYAT - Sebelumnya, beredar kabar terkait rencana pemulangan ratusan WNI eks Islamic State of Iraq and Suriah atau ISIS ke Tanah Air.
Hal itu sempat dikaji oleh Menteri Agama Fahrul Razi terkait keputusan pemulangan tersebut, ia menyebut masih memutuhkan banyak pertimbangan.
Fachrul Razi mengungkap, pengkajian ini perlu adanya pendapat serta pandangan dari pihak-pihak pemerintahan terkait. Seperti Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM, BNPT, MUI, bahkan Presiden RI.
Namun, Menkopolhukam Mahfud MD mengaku tidak setuju terkait rencanan pemulangan tersebut karena dianggap menjadi bahaya bagi negara.
"Kalau ditanya tentu beda. Kalau saya setuju untuk tidak dipulangkan karena bahaya bagi negara dan itu secara hukum paspornya bisa saja sudah dicabut, ketika dia pergi secara ilegal ke sana. Kita juga tidak tahu kan mereka punya paspor asli atau tidak," kata Mahfud MD.
Hal serupa disampaikan Presiden Joko Widodo, ia menolak secara tegas pemulangan eks ISIS tersebut, karena ia menilai WNI tersebut tidak pernah izin pada negara, sehingga kemungkinan paspornya telah dicabut.
Baca Juga: Ramalan Zodiak 12 Februari 2020, Aries Kendalikan Diri dan Cancer Bersabarlah
Sempat menuai berbagai polemik dan dianggap akan menebar virus terorisme baru, secara sah pemerintah memutuskan tak akan memulangkan ratusan WNI Eks ISIS ke Indonesia.
Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Instagram pribadi @mohmahfudmd, Mahfud MD menyampaikan terkait hasil dari Rapat Kabinet dengan Presiden Joko Widodo, bahwa pemerintah tak ada rencana memulangkan WNI simpatisan ISIS tersebut.
"Keputusan diambil lantaran pemerintah khawatir para terduga Eks ISIS itu akan menjadi teroris baru di Indonesia," tulis Mahfud dalam postingan yang diunggahnya pada Rabu, 12 Februari 2020.
Baca Juga: Balada Sampah Menumpuk, Wali Kota Bandung Siap Laksanakan Program Baru untuk Olah Sampah
Baca Juga: Alami Pusing Selama 24 Jam, Berikut 8 Cara Obati Sakit Kepala Cluster Secara Alami
Pemerintah memilih untuk lebih fokus mementingkan keamanan 267 juta WNI yang berada di Indonesia, ketimbang untuk harus memulangkan para terduga kombatan eks ISIS tersebut.
"Meski demikian, pemerintah membuka opsi pemulangan anak-anak berusia di bawah 10 tahun yang turut dibawa orangtua mereka yang berstatus terduga eks ISIS. Namun, hal ini akan kita lihat case by case," lanjut Mahfud.
Postingan yang menuai banyak komentar tersebut kini telah ditutup kolom komentarnya oleh Menkopulhukam tersebut.***