PR TASIKMALAYA – Said Didu buka suara terkait dengan kasus utang yang melilit utang Waskita Karya.
Dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari kanal YouTube MSD yang diunggah Senin, 4 April 2021, utang Waskita Karya saat ini mencapai Rp90 triliun.
Said Didu berpendapat, penyebab utang Waskita Karya karena penugasan pemerintah membangun jalan tol tidak layak, sehingga Waskita Karya harus berhutang Rp90 triliun.
Baca Juga: Teddy Syach Ungkap Perasaan Jalani Ramadhan Tanpa Rina Gunawan: Momen Terpenting saat Sahur
Fakta yang terjadi, jalan tol yang ada ternyata tidak sesuai dengan harapan. Tidak layak.
“Membuat utang hingga Rp90 triliun, perlu dipertanyakan. Tujuan pertama, membeli ruas jalan tol dari swasta,” kata Said Didu.
Kedua, membiayai jalan tol. Sebelum dibantu menyelesaikan ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebaiknya melakukan audit.
Baca Juga: Hoaks atau Fakta: Benarkah Kemendikbud Memberikan Subsidi Pulsa Rp200 Ribu dan Kuota 95 GB?
Audit yang dilakukan yaitu apakah Waskita Karya ketika melakukan pembelian ruas jalan tol dari swasta dalam harga yang baik.
Kedua, apakah biaya konstruksi pembangunan jalan tol termasuk pembebasan lahan termasuk harga yang wajar.
Ketiga, apakah utang yang diterima dengan bunga yang wajar. Karena ada mafia utang ke BUMN.
Baca Juga: 7 Keilmuan yang Harus Disiapkan Dalam Menyambut Bulan Ramadhan Agar Ibadah Lebih Bernilai
Ketiga hal itu menurut saya harus diaudit dulu. Di neracanya juga kita lihat, ada asset tangible sekitar Rp50 triliun. Ekuitas Rp16 triliun, utang Rp90 triliun.
Aset intangible adalah ruas tol yang dimiliki atau dikuasai. Harus dilihat jalan tolnya di mana saja? Lihat juga biaya konstruksinya.
“Biasanya, Dirut BUMN takut mengemukakan seperti itu. Takut dipecat. Sebenarnya, kemungkinan BUMN lain harapannya melakukan hal yang sama, daripada dia menderita ya yang memberi tugas yang bertanggung jawab,” kata Said Didu.
Menurut Said Didu, terdapat lima alternatif untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Pertama, pemerintah memberikan penyerta modal negara supaya ekuitas naik, utang berkurang.
Kedua, pemerintah memberikan jaminan untuk restrukturisasi utang.
Baca Juga: Risma Diduga Ditolak Warga NTT, Elit Demokrat Yan Harahap: Pencitraan Boleh, Tapi Jika Overdosis?
Ketiga, pemerintah melalui lembaga lain untuk membantu Waskita, BUMN yang seperti itu.
Keempat, Kementerian BUMN membantu untuk melakukan renegosiasi terhadap utang-utang
Kelima, membiarkan saja. Biar ditanggung sendiri. Ujung-ujungnya likuidasi BUMN.
Baca Juga: Menaker Ida Fauziyah: Pembayaran THR Paling Lama 7 Hari Sebelum Lebaran, Wajib Dibayar Penuh
“Saya berharap dirut-dirut BUMN konstruksi yang ditugaskan menjual jalan tol, berani membuka siapa saja yang bernegosiasi dan siapa yang bernegosiasi pada saat membeli ruas tol dari swasta,” ujar Said Didu.
“Kelihatannya ini audit tertutup. Semoga audit dapat membuka semuanya,” sambung Said Didu.***