PR TASIKMALAYA - Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menanggapi soal hebohnya wacana revisi UU ITE.
Terkait revisi UU ITE tersebut, Saleh Partaonan Daulay mengharapkan inisiatif pemerintah sendiri untuk lakukan revisi.
Menurut Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay, dengan begitu maka prosesnya akan lebih cepat.
Baca Juga: Hoaks atau Fakta: Wapres Ma’ruf Amin Sebut Jual Miras Hukumnya Boleh Karena Bantu Kas Negara
"Bila menjadi inisiatif pemerintah, maka prosesnya bisa lebih cepat,"tuturnya dikutip Pikiranrakyat-Tasikmalaya.com dari Antara News pada, Selasa 2 Maret 2021.
Dirinya juga menyebutkan untuk bisa menjadi inisiatif pemerintah, haruslah memiliki persetujuan dari seluruh fraksi.
"Bila menjadi inisiatif DPR perlu mendapatkan persetujuan dari seluruh fraksi," tutur Saleh Partaonan Daulay.
Menurutnya, penilaian naskah revisi tidak terlalu sulit mengingat banyak pihak yang sudah tidak asing terhadap sejumlah pasal karet.
Saleh menilai bahwa revisi UU ITE merupakan hal yang penting guna merubah kesan elit politik.
Atas dasar itulah, Fraksi PAN dan Saleh Partaonan Daulay berharap pasal karet bisa segera jalani revisi.
"Fraksi PAN berharap pasal-pasal karet yang ada dalam Undang-Undang ITE (UU ITE) direvisi," tuturnya.
Dia juga menegaskan, siap membahas revisi tersebut bersama pemerintah.
Baca Juga: Alami Pengurangan Jumlah, Bantuan Kuota Kemendikbud akan Kembali Dibagikan Mulai Maret ini
"Kami siap membahas revisi undang-undang tersebut bersama pemerintah," tegasnya.
Sementara mengenai pemerintah yang akan membuat pedoman terkait penafsiran Undang-Undang ITE dirinya menilai akan merugikan pemerintah.
Hal itu dikarenakan pedoman penafsiran tidak ada dalam tata urutan Perundang - Undangan.
Seperti diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa dirinya bisa saja meminta kepada DPR untuk merevisi UU ITE bila dalam penerapan dirasa tidak memberikan keadilan bagi masyarakat.***