Network
PR TASIKMALAYA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan klaim atas program JakLingko yang menurutnya terbukti menjadikan warga Jakarta lebih sejahtera.
Anies Baswedan yang 'menjagokan' JakLingko ini merupakan program yang telah digagas sejak tahun 2018 lalu.
Berdasarkan pemaparan yang diberikan Anies Baswedan, JakLingko merupakan program yang menjadi solusi bagi warga Jakarta, dalam hal transportasi.
Baca Juga: Sikapi Aksi Teroris, Gubernur Ridwan Kamil Tegaskan Tidak Akan Kalah dengan Terorisme
Pasalnya, 30 persen pengeluaran keluarga di Jakarta dialokasikan untuk kebutuhan transportasi.
“Di Jakarta ini hampir bisa dikatakan pengeluaran keluarga bisa sampai 30 persen untuk transportasi.
"Jadi, terima uang bulanan itu 30 persennya bisa habis untuk transportasi,” tutur Anies Baswedan seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara pada Jumat, 2 April 2021.
Anies Baswedan mengatakan, program Jaklingko berhasil mendorong warga Jakarta untuk beralih menggunakan angkutan umum, utamanya TransJakarta.
Bahkan terjadi penambahan penumpang sebesar 3,5 kali lipat sejak tahun 2016, yang awalnya 340.000 penumpang per hari menjadi satu juta lebih penumpang setiap harinya (2020).
“Kalau armada kami tambah artinya punya uang, tapi kalau penumpang itu tambah artinya ada perubahan perilaku warga Jakarta, dari naik kendaraan pribadi berubah menjadi naik kendaraan umum,” kata Anies Baswedan.
Karena perubahan pola hidup atas pilihan moda transportasi yang digunakan, maka secara otomatis biaya hidup warga Jakarta menjadi menurun.
Anies Baswedan berharap, rendahnya pengeluaran warga Jakarta untuk transportasi, dapat meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta, yang mana anggaran yang dimiliki dapat digunakan warga untuk kebutuhan hidup lainnya.
Bukan hanya warga Jakarta yang diuntungkan, Anies Baswedan juga mengklaim bahwa program Jaklingko menguntungkan para sopir serta pemilik kendaraan yang pendapatannya menjadi lebih pasti.
Baca Juga: Fakta Baru Diungkap Kepolisian! Inilah Alibi Zakiah Aini hingga Akhirnya Lolos Masuk Ke Mabes Polri
Pasalnya pihak Pemprov DKI, membayar berdasarkan satuan kilometer.
Selain itu, sopir tidak harus mengejar setoran, karena pendapatan tidak dihitung berdasarkan jumlah penumpang yang naik, namun berdasarkan pada kilometer yang ditempuh setiap harinya.***
