Network
Jokowi juga tidak menginginkan, jika di dalam penerapan UU ITE justru menimbulkan rasa ketidakadilan.
Jokowi lebih lanjut mengimbau Kapolri untuk dapat meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan UU ITE.
Menanggapi hal tersebut, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun memberikan pendapatnya.
“Yang penting niatnya. Tapi ini akan menimbulkan problem baru,” tutur Refly Harun seperti yang dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari kanal YouTube Mata Najwa pada Kamis, 18 Februari 2021.
Baca Juga: Tanggapi Pernyataan Rocky Gerung soal Jokowi, Husin Shihab: di Mana Moralnya sebagai Pendidik?
Refly Harun menambahkan, UU ITE terlalu memberikan ruang lebar bagi penegak hukum untuk menafsirkannya.
“Masalahnya, UU ITE terlalu memberikan ruang lebar kepada penegak hukum untuk menafsirkannya,” jelas Refly Harun.
“Membedakan hasutan, penghinaan, provokasi, itu yang tidak jelas. Akibatnya, mudah sekali menangkap orang kalau penegak hukum punya target atau subjektivitasnya,” sambung Refly Harun.***
