Network
PR TASIKMALAYA - Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 telah selesai, banyak yang memuji mengenai kinerja KPU dalam pelaksanaan ditengah pandemi Covid-19.
Meskipun telah berjalan lancar masih terdapat perselisihan mengenai hasil dari Pilkada serentak 2020 di beberapa daerah.
Berdasarkan laman resmi Mahkamah Konstitusi sampai dengan jumat 18 Desember 2020 jam 18.00 WIB terdapat total 40 permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang terdiri atas bupati dan walikota.
Baca Juga: Berkeringat Tapi Tidak Sedang Olahraga? Mungkin ini Penyebabnya
Permohonan perselisihan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi tersebut disampaikan secara langsung ke Gedung Mahkamah Konstitusi maupun melalui daring.
Pada Rabu 16 Desember 2020, permohonan yang masuk adalah hasil pemilihan bupati Kaimana dan Lampung Tengah.
Selanjutnya pada Kamis 17 Desember 2020, permohonan yang masuk adalah hasil pemilihan bupati Rembang, Sumba Barat, Belu, Raja Ampat, Penukal Abab Lematang Ilir, Pangandaran, Kotawaringin Timur, Sekadau, Taliabu, Halmahera Selatan, Banggai, Ogan Komering Ulu, Konawe Kepulauan, Karo (2 perkara), Bulukumba dan Musi Rawas Utara.
Sementara pada Jumat, permohonan yang diterima Mahkamah Konstitusi dari hasil pemilihan bupati Kepulauan Aru, Labuhanbatu Selatan, Pesisir Barat, Mamberamo Raya, Sorong Selatan, Konawe Selatan, Ogan Komering Ulu Selatan, Halmahera Timur, Sorong Selatan, Purworejo, Tojo Una-Una, Teluk Wondama, Pahuwato, Halmahera Timur, Malaka, Lingga dan Tapanuli Selatan.
Baca Juga: Bolehkan Adanya Aksi Unjuk Rasa, Mendagri Tito Karnavian Imbau untuk Berikan Batasan
