PR TASIKMALAYA - Pemerintah dengan dibersamai oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan menjadi Undang-Undang Kesehatan. Hal ini dilakukan pemerintah bersama DPR dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023.
Pengesahan UU Kesehatan tersebut secara resmi dilakukan pada Selasa, 11 Juli 2023 lalu di ruang Rapat Paripurna DPR RI.
Namun, sejauh ini UU Kesehatan memiliki beberapa pasal yang menuai polemik. Meski demikian, pengesahan sudah dilakukan oleh pemerintah dan DPR.
Terlepas dari hal itu, perlu diketahui bahwa pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan bahwa terkandung urgensi di dalam pengesahan UU Kesehatan ini.
Baca Juga: 14 Jenis Pelanggaran Operasi Patuh Jaya 2023, Nomer 8 Paling Banyak Dilanggar Hari Pertama
Sebagaimana dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun Instagram milik Kemenkes @kemenkes_ri, menyatakan bahwa terdapat beberapa alasan terkait urgensi dari pengesahan UU Kesehatan yang dilakukan pemerintah.
Pertama, menurut Kemenkes adanya pengesahan UU Kesehatan ini merupakan buntut dari respon pemerintah setelah adanya pandemi. Dimana saat pandemi terjadi, terlihat cukup jelas bahwa sistem kesehatan di Indonesia cukup rapuh.
Atas hal itu, maka pembenahan dan penguatan harus dilakukan. Sebab jika tidak dibenahi dan diperkuat, potensi adanya lebih banyak korban serta kematian di Indonesia akan terjadi bila ada pandemi yang selanjutnya.
Baca Juga: Agar Tak Berlarut-larut, Mahfud MD Ingin Kasus Al Zaytun Cepat Diselesaikan
Kedua, Kemenkes menyatakan bahwa urgensi adanya pengesahan UU Kesehatan untuk memperbaiki sistem kesehatan dalam negeri. Sebab, selama ini sistem kesehatan di Indonesia dinilai masih cukup buruk. Hal itu kemudian memicu banyak masyarakat tertentu yang memilih berobat ke luar negeri dan menghabiskan devisa senilai Rp160 triliun hanya dalam satu tahun.
Dengan usaha pembenahan melalui pengesahan UU Kesehatan terlebih dahulu saat ini, akan memberikan dampak positif bagi lapangan pekerjaan di Indonesia. Sebab jika seperempat devisa di atas tidak keluar, secara otomatis dampak positif kenaikan ekonomi dalam negeri akan meningkat.
Ketiga, pengesahan UU Kesehatan memiliki urgensi menurut Kemenkes karena untuk memperbaiki akses kesehatan. Sebab dalam hal ini, Kemenkes menyatakan bahwa akses kesehatan di Indonesia masih buruk yang menyebabkan sulitnya akses antara masyarakat dan dokter atau layanan kesehatan.
Baca Juga: Terlanjur Ketahuan Selingkuh, Rendy Kjaernet Putuskan Hapus Tato Wajah Syahnaz?
Lebih lanjut, Kemenkes menyatakan, atas hal itu bahwa tak heran selama ini antrian BPJS hingga berhari-hari hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan. Hal itu disebabkan hanya karena kurangnya jumlah tenaga kesehatan.
Keempat atau urgensi yang terakhir menurut Kemenkes adalah pengesahan UU Kesehatan ini untuk menghindari adanya overlapping dan adanya pertentangan antar UU yang ada sebelumnya.
Sebab sebelumnya, menurut Kemenkes ada lebih dari 10 UU terkait kesehatan yang terjadi overlapping dan terlihat saling bertentangan. Dengan hal itu, justru berdampak pada kurangnya pelaksanaan UU tersebut secara maksimal.
Maka menurut Kemenkes, dengan adanya UU Kesehatan yang telah disahkan dapat membuat peraturan menjadi lebih ramping. Selain itu, juga dapat menghilangkan potensi pertentangan antar UU yang ada.***