PR TASIKMALAYA - Buntut dari kasus Korupsi pengadaan Bansos Covid-19 yang dilakukan Menteri Sosial (Mensos) non aktif, Juliari P Batubara.
Kini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa vendor atau perusahaan yang menyalurkan bantuan sosial (Bansos), dikutip pikiranrakyat-tasikmalaya.com, dalam PMJ News pada 18 Desember 2020.
Hal tersebut disampaikan oleh Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis 17 Desember 2020.
Baca Juga: Jokowi Gratiskan Vaksin Covid-19, Sekjen Gerindra: Kita Berterimakasih atas Kebijakan Ini
Baca Juga: Update Virus Covid-19 Kota Tasikmalaya 18 Desember 2020: Total Kasus 1679 Orang
"Pemeriksaan pengembangan pihak-pihak lain dipastikan juga akan dilakukan mengingat dalam kegiatan tersebut ada 272 kontrak dari anggaran sekitar Rp5,9 triliun," ucap Firli
Diketahui, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menuturkan bahwa tim penyidik sedang mendalami vendor atau perusahaan penyalur sembako.
KPK masih mempertanyakan perihal kelayakan dari perusahaan yang dipilih Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai vendor program pengadaan sembako yang dilakukan Pemerintah untuk Masyarakat.
Baca Juga: Dinilai Tak Kooperatif dalam Pemeriksaan, Bareskrim Surati Dewan Pers Pertanyakan Status Edy Mulyadi
"Kita lihat juga, siapa saja sih yang menjadi vendor-vendor yang menyalurkan sembako. Apakah mereka itu layak," tutur Alex.
“Artinya itu, memang usahanya itu. Dia punya usaha pengadaan sembako, atau tiba2 perusahaan yg baru didirikan kemudian dapat pekerjaan itu,” tambahnya.
"Tapi kemudian dia men-subkan ke pihak lain dan kemudian dia hanya mendapatkan fee, nah itu kan harus kita dalami," sambung Alex.
Baca Juga: Tanggapi Aksi Demo 1812, Staf Ahli Kominfo: Demo Bukan untuk Memaksa Negara
Sampai saai ini, KPK telah berhasil mencatat ada 272 kontrak terkait program pengadaan Bansos Covid-19 tersebut.
Dan KPK tengah menyelidiki pemilihan vendor yang terpilih menjadi menyalur bansos, bahkan jumlah harga sembako yang disampaikan kepada masyarakat.***