Network
PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah di setiap kabupaten/kota, didorong untuk segera menyikapi kondisi darurat mewabahnya virus Covid-19 yang semakin hari kian meluas dengan pasien positif yang terus bertambah banyak.
Langkah-langkah strategis dan taktis harus segera dilakukan agar penanganannya cepat, bijak dan tepat, serta mengedepankan pendekatan kemanusiaan. Upaya ini yakni dengan segera merealokasi anggaran secara total demi kepentingan yang lebih besar demi misi kemanusiaan.
Baca Juga: Menjadi Episentrum Pandemi Gloal Covid-19, Ferrari dan Fiat Buat Ventilator untuk Pasien di Italia
Hal itu ditegaskan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Ali Rasyid, ketika melakukan kunjungan kerja ke dapilnya, yakni Kota dan Kabupaten Tasikmalaya pada Jumat 20 Maret 2020.
Komisi V sendiri merupakan mitra Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani persoalan kesehatan.
"Upaya ini sangat penting dilakukan dalam menyelamatkan nyawa warga Jawa Barat. Sebab ternyata jumlah warga Jabar yang positif terkena corona mengalami lonjakan signifikan tiap harinya," jelas Ali Rasyid.
Baca Juga: Resmi Diluncurkan, Kepala Staf Kepresidenan: Kartu Pra Kerja Bukan untuk Gaji Pengangguran
Merealokasi anggaran yang dimaksudnya, yakni dalam kondisi darurat seperti saat ini ketersediaan anggaran bisa dimanfaatkan untuk mengantisifasi wabah corona.
Menurutnya, caranya yakni dengan melakukan pengalihan anggaran atau realokasi APBD Provinsi Jawa Barat yang nilainya sekira Rp 46 Triliun lebih.
"Langkah tersebut bisa ditempuh dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah," terang politisi Partai Gerindra ini.
Baca Juga: Positif Covid-19 di Indonesia Melesat Naik jadi 369, 32 Kasus Baru Dikonfirmasi Berasal dari DKI Jakarta
Dikatatakannya, dalam Pasal 2 Ayat 2 menyatakan, jika pemerintah daerah perlu memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.
Begitu pula dalam Pasal 3 Ayat 3 yang menyatakan pendanaan yang diperlukan untuk keperluan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah yang dibebankan pada APBD.
Maka tidak heran, jika dirinya mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyikapi tanggap darurat copid-19 dengan bijak, cepat dan tepat.
Baca Juga: Terkait Dugaan Penyalahgunaan Narkoba, Vanessa Angel Akui Dapat dari Mantan Pengacaranya
Guna mendeteksi penyebaran virus tersebut, maka pemerintah harus menggratiskan pemeriksaan atau tes Covid-19 bagi seluruh masyarakat Jawa Barat.
Dengan adanya ketersediaan anggaran tersebut, maka upaya ini bisa dilakukan. Begitu pula guna melengkapi alat-alat kesehatan dan obat-obatan untuk penanganan pasien inveksi covid-19, bakal bisa berjalan tanpa kendala.
Baca Juga: Jadi Solusi Alternatif Masyarakat Terdampak Covid-19, Kartu Pra-Kerja Resmi Diluncurkan
Menyiapkan RSUD Rujukan
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sudah menetapkan Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung sebagai rumah sakit rujukan di Jawa Barat.
Namun dengan sebaran jumlah penduduk Jawa Barat yang begitu banyak, tidak akan mampu mencukupi jika hanya RSHS Bandung saja.
Maka, pemerintah harus menetapkan rumah sakit rujukan di setiap Kota dan Kabupaten yang dilengkapi dengan alat kesehatan yang memadai dan obat-obatan yang optimal. Sehingga penanganan pasien corona tidak menumpuk di RSHS seluruhnya.
Baca Juga: Baru Punya Lima Ruang Isolasi, Jubir Crisis Center Covid-19 Tasikmalaya: Tempat Alternatif Lain Bisa Hotel atau Asrama
"Saat ini baru RSHS yang menjadi rumah sakit rujukan utama. Jika semua ditangani disana, maka akan overload (kelebihan beban)," tegas Ali.
Sekiranya, di daerah belum ada rumah sakit yang belum memenuhi standar karena keterbatasan ruangan, maka pemerintah bisa menggunakan bangunan sekolah, GOR, stadion, bahkan jika perlu mendirikan tenda pleton atau barak militer.
Begitu pula untuk mengetes dan melacak orang yang terpapar atau tidak, maka diperlukan peralatan yang tersedia di setiap rumah sakit rujukan setiap Kabupaten/Kota, tidak hanya di RSHS Bandung.
Baca Juga: Di Tengah Wabah Corona, Masjid Agung Kota Tasikmalaya Tetap Laksanakan Salat Jumat
Selain itu, tenaga medis harus dibekali dengan perlengkapan khusus untuk menangani COVID-19.
Menurutnya, cara tepat lainnya adalah pemerintah harus melakukan empat langkah taktis dalam menangani Covid-19 dengan melakukan testing, tracking, karantina, dan sosial distansing.
Lanjutnya, pemerintah pusat sudah menetapkan tanggap darurat nasional Covid-19 sampai bulan Mei 2020. Bahkan Presiden juga sudah memerintahkan untuk merealokasi APBN demi corona. Seperti diketahui, jumlah positif corona terus bertambah.
Baca Juga: Perintahkan Realokasi APBN dan APBD, Presiden Joko Widodo: Saya Minta Fokus 3 Hal Saja
Pada tanggal 2 Maret yang lalu, Presiden Jokowi mengumumkan hanya dua orang terkena positif corona. Namun kini jumlahnya meningkat tajam ada di angka 309 orang per 19 Maret. Sebanyak 25 orang diantaranya meninggal dunia dan 15 orang dinyatakan sembuh.
Ali mengungkapkan, jika kita harus belajar dari negara-negara lain yang sudah terlebih dulu terpapar. Dalam tempo singkat, di Italia pada awal bulan Februari hanya tiga kasus positif, saat ini sudah 35.713 orang dan yang meninggal 2.978 orang terhitung pada tanggal 18 Maret 2020.
Baca Juga: Angka Kematian Akibat Virus Corona di Italia Lampaui Tiongkok, Rumah Sakit Setempat Kewalahan
Begitu pula di Iran, tiga minggu yang lalu, 227 orang positif corona dan yang meninggal 19 orang. Tapi saat ini, pasien yang positif corona di Iran menjadi 10.000 orang dan 1.000 orang meninggal.
"Di Jawa Barat pun jumlah kasus Corona terus meningkat setiap harinya. Pada Rabu lalu tercatat 11 orang dan saat ini menjadi 26 orang.
"Untuk Kota dan Kabupaten Tasikmalaya belun ada yang positif Corona, tetapi langkah antisifasi harus dilakukan agar tidak menyebar," ujarnya.
Baca Juga: Seolah Tak Terpengaruh Isu Wabah Virus Corona, Salat Jumat di Masjid Agung Tasikmalaya Tetap Khidmat Dilaksanakan
Pemerintah juga harus menyiapkan insentif tambahan untuk tenaga medis dan perawat sebagai garda terdepan dalam melawan Corona.
Begitu pula logistik yang harus disiapkan, seperti ketersidaan pangan bagi masyarakat selama masa darurat COVID-19 berlangsung.
Ketika ruang gerak masyarakat dibatasi, maka harus diikuti dengan jaminan total pemerintah terhadap kebutuhan pangan.***
