Network
PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo memerintahkan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Belanja Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Realokasi tesebut dilakukan untuk tiga hal penting saat ini, yaitu bidang kesehatan untuk pengendalian Covid-19, jaring pengaman sosial, serta insentif untuk pelaku usaha dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Mengenai hal tersebut, disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan topik 'Kebijakan Moneter dan Fiskal Menghadapi Dampak Ekonomi Pandemi Global Covid-19' melalui video conference.
Baca Juga: Angka Kematian Akibat Virus Corona di Italia Lampaui Tiongkok, Rumah Sakit Setempat Kewalahan
Rapat terbatas tersebut dilakukan bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri kabinet Indonesia Maju, Gubernut Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah, dan para pejabat terkait lainnya.
"Saya sudah minta saya perintahkan dilakukan 'refocussing' dan realokasi di belanja APBN dan belanja APBD-APBD di daerah-daerah. Saya sudah minta fokus 3 hal saja, yaitu pertama bidang kesehatan terutama dalam upaya pengendalian Covid-19.
"Kedua 'social safety net', bansos-bansos dan ketiga berkaitan dengan insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan UMKM sehingga mereka tetap bisa berproduksi dan terhindar dari terjadina PHK," ujar Presiden Joko Widodo dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Antara.
Presiden mengungkapkan kepada para menteri dan pemerintah daerah untuk memangkas belanja yang tidak penting seperti perjalanan dinas atau rapat yang tidak perlu, maupun belanja barang yang bukan menjadi prioritas.
"Saya perintahkan kepada semua menteri dan pemerintah daerah untuk memangkas rencana belanja APBN dan APBD yang tidak prioritas, banyak sekali, anggaan perjalanan dinas, rapat-rapat, pembelian barang-barang yang tidak prioritas saya minta dipangkas," ujar Presiden Jokowi.
Baca Juga: Kondisi Fisik Tak Jadi Halangan, Dokter Zhang Ruilin Rela Berdiri dengan Satu Kaki Periksa Suhu Tubuh Pelancong Demi Cegah Covid-19
Presiden juga meminta agar para menteri, gubernur, bupati, dan wali kota untuk memperhatikan daya beli masyarakat, teruta rakyat kecil.
Ia juga mengarahkan agar anggaran tersebut diarahkan pada tiga hal penting saat ini, pertama untuk memperkuat penanganan bidang kesehatan dalam pengendalian penyebaran Covid-19.
Kemudian yang kedua adalah untuk memperbesar program 'safety net' dalam bentuk bantuan sosial yang akan berdampak untuk peningkatan konsumsi dan daya beli masyarakat.
Baca Juga: Kisah Perawat di Wuhan saat Selamatkan Pasien Covid-19, Zhong Xiaofeng: Langkah Kami Menentukan Hidup dan Mati Orang
"Juga program-program bantuan langsung kepada masyarakat, baik Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, program sembako, rastra (beras sejahtera) semua segera diimplementasikan seawal mungkin," ujar Presiden.
Jokowi juga meminta agar anggaran Dana Desa untuk segera dicairkan, terutama untuk program padat karya.
"Agar dana desa deger direalisasikan terutama untuk hal berkaitan padat karya tunai, dan juga membantu penanganan Covid-19 ini harus diperbanyak.
"Dan saya perlu tekankan sekali lagi program padat karya tunai di semua kementerian lembaga harus diperbanyak," jelas Jokowi.***
