Network
Seharusnya ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sehingga perwakilan dari Wali Kota Tasikmalaya Muhammad Yusuf selalu menjawab kewenangan ada di provinsi.
Baca Juga: Peringati Hari Buruh Kemenaker Limpahkan Subsidi dan Pelatihan, Menaker: Kita Tidak Berhenti di Sini
Pihaknya mengaku sudah dalam proses pembuatan draft demi mendukung dan melindungi pekerja di Tasikmalaya.
Kini tengah dalam proses pengajuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya.
Selain itu juga mengungkapkan tengah mempersiapkan penambahan sumber daya manusia (SDM) untuk menerima pengaduan.
Baca Juga: Puji Gus baha, Jansen Sitindaon: Salah Satu Ulama Masa Depan NU dan Islam Indonesia
Serta membantu para pekerja di Tasikmalaya yang tengah bermasalah.
Akan tetapi semua masih terhambat dengan lahirnya Omnibus Law.
Karena bagaimanapun Undang-Undang Cipta Kerja menjadi acuan dari Peraturan Daerah (Perda).
