PIKIRAN RAKYAT - Keberadaan anak punk saat ini tengah menjadi Pekerjaan Rumah (PR) semua pemerintah daerah di Jawa Barat termasuk di Kota Tasikmalaya.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum usai melakukan kunjungan kerja meninjau produk-produk terbaru Kantor Pos Tasikmalaya di Jalan Otista, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Selasa, 18 Februari 2020 siang.
Baca Juga: Ashraf Sinclair Meninggal Dunia, Jenazah Akan Dimakamkan di San Diego Hills
Uu mengatakan, kini keberadaan anak punk merata di berbagai daerah yang biasa didapati diberbagai perempatan jalan raya di berbagai sudut kota.
"Anak punk ini selalu berpindah-pindah tempat. Jadi anak punk yang di Tasikmalaya biasanya bukan warga Tasik, begitupun dengan anak punk didaerah lainnya," katanya.
Uniknya lagi lanjut Uu, anak-anak punk sekarang banyak yang pakai kopiah dan pakai sarung dengan sebutan 'anak punk hijrah'.
Baca Juga: Jangan Dibuang, Simak 8 Manfaat Kesehatan yang Mengejutkan dari Konsumsi dan Olah Biji Mangga
Hanya saja kata Uu, walaupun dari sisi kostum berubah, tapi prilakunya tetap seperti anak punk pada umumnya yaitu bergerombol dipinggir jalan dan mengamen.
Uu menambahkan, anak punk di usia diatas 35 tahun mereka masih semangat merekrut orang-orang agar menjadi pengikutnya.
Setelah diusia 35 tahun ke atas mereka akan sadar dan keluar dari dunia anak punk. Namun demikian lanjut Uu, anak punk tetap membutuhkan perhatian dan bimbingan orang yang disekitarnya.
Baca Juga: Berhasil Ungkap Kasus Pembakaran Kantor Desa Neglasari, Warga Apresiasi Kinerja Polres Tasikmalaya
"Maka kami secara pribadi di Yayasan Miftahul Huda Ruzhan merekrut dan mencari mereka untuk dijadikan santri kami. Pesantren kami adalah rumah bagi mereka.
"Tapi mereka tidak dilarang untuk ngamen mangga, untuk keluar mangga. Tapi harapan kami mereka tidur disitu, berangkat dari asrama, pulang juga ke asrama" kata Uu menambahkan.
Baca Juga: Barcelona Bantah Sewa Buzzer untuk Bully Pemain Mereka Sendiri
Uu berharap, dengan adanya gerakan-gerakan sosial seperti itu dan dikolaborasikan dengan pihak lain termasuk pemerintah, keberadaan anak punk bisa diminimalisir.
"Yang jelas mereka itu butuh perlindungan, butuh pengakuan dan juga butuh bimbingan," jelas Uu.***