Network
PR TASIKMALAYA - Saudara dari Kim Jong Un, Kim Yo Jong telah memperingatkan tindakan pembalasan terhadap Korea Selatan yang dapat melibatkan militer.
Hal ini muncul usai adanya ketegangan atas pembelot dari Korea Utara yang telah mengirim kembali propaganda dan makanan.
Dikutip oleh PikiranRakyat-Tssikmalaya.com dari situs Reuters, Kim Yo Jong mengeluarkan peringatan itu dalam sebuah pernyataan yang dibawa oleh kantor berita negara KCNA pada hari Sabtu, 13 Juni 2020.
Baca Juga: Sempat Dituding Menyerupai Usaha Ruben Onsu, Pihak 'I AM GEPREK BENSU' Akui Pernah Alami Kerugian
"Dengan menggunakan kekuatan saya yang disahkan oleh Pemimpin Tertinggi, Partai kami dan negara bagian, saya memberikan instruksi kepada departemen yang bertanggung jawab atas urusan dengan musuh untuk secara tegas melakukan tindakan selanjutnya," kata Kim.
Dalam hal ini, Kim Yo Jong tak menjelasakan degan detail tindakan apa yang akan pihaknya lakukan.
Pernyataan itu muncul beberapa hari setelah Korea Selatan mengambil tindakan hukum terhadap para pembelot yang telah mengirim bahan-bahan seperti beras dan selebaran anti-Utara.
Hal itu dikirimkan biasanya dengan menggunakan balon melewati perbatasan yang dijaga ketat atau dalam botol yang dikirimkan lewat laut.
Baca Juga: Twitter Tutup 170.000 Akun Buzzer Penyebar Konten Propaganda untuk Puji Pemerintah Tiongkok
Korea Utara mengatakan telah membuat marah para pembelot dan dalam sepekan terakhir memutuskan hotline antar-Korea dan mengancam akan menutup kantor penghubung antara kedua pemerintah.
Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan hubungan dengan Korea Utara, pemerintahan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in telah berusaha untuk mencegah kampanye selebaran dan beras, dan para pembelot mengeluhkan tekanan untuk menghindari kritik terhadap Korea Utara.
Pada hari Minggu 14 Juni 2020, pertemuan Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan diadakan dengan kepala keamanan dan diplomatik yang hadir untuk memeriksa situasi semenanjung (Korea) saat ini.
Hal itu disampaikan oleh pihak Gedung Biru presiden tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Baca Juga: Kecewa pada JPU atas Kasus Novel Baswedan, Abraham Samad Sebut Jaksa Telah Lukai Rasa Keadilan
Secara terpisah, Kementerian Unifikasi Korea Selatan merilis pernyataan meminta Korea Utara untuk menghormati perjanjian antar-Korea yang dicapai di masa lalu.
"Korea Selatan dan Korea Utara harus berusaha menghormati semua perjanjian antar-Korea yang dicapai," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.
"Pemerintah menanggapi situasi saat ini dengan serius," tambahnya.
Meningkatnya ketegangan terjadi sehari menjelang peringatan 20 tahun KTT antar-Korea pertama pada tahun 2000, yang menjanjikan peningkatan dialog dan kerja sama antara kedua negara.
Baca Juga: Ditemui oleh Ruben Onsu, Pihak 'I AM GEPREK BENSU' Berikan 2 Tawaran untuk Selesaikan Masalah
Pada tahun 2018, para pemimpin kedua negara menandatangani deklarasi yang setuju untuk bekerja untuk denuklirisasi lengkap semenanjung Korea dan menghentikan tindakan bermusuhan.
Para analis mengatakan Korea Utara tampaknya menggunakan masalah selebaran untuk meningkatkan tekanan pada Korea Selatan di tengah perundingan denuklirisasi yang macet.
"Selebaran adalah alasan atau pembenaran untuk meningkatkan taruhan, membuat krisis, dan menggertak Seoul untuk mendapatkan apa yang diinginkannya," kata Duyeon Kim, penasihat senior di International Crisis Group, sebuah organisasi nirlaba independen yang berbasis di Belgia.
Baca Juga: Meski Berbahan Bambu, Jembatan Darurat di Desa Bugel Bikin Aktivitas Warga Kembali Normal
Pyongyang merasa dikhianati dan disesatkan oleh prediksi Seoul bahwa Amerika Serikat akan mencabut beberapa sanksi dengan imbalan Korea Utara menutup lokasi reaktor nuklirnya, dan kecewa bahwa selebaran dan latihan militer AS-Korea Selatan terus berlanjut.
"Mereka kesal karena Seoul tidak melakukan apa pun untuk mengubah lingkungan dan sekali lagi mengatakan Seoul agar tidak terlibat dalam perundingan nuklirnya dengan Washington," tambahnya.***
