PR TASIKMALAYA - China melayangkan protes kepada Indonesia atas pengeboran minyak dan gas yang dilakukan di wilayah sengketa laut China Selatan.
Selain itu, China juga memprotes kegiatan latihan militer yang dilakukan oleh Indonesia.
China menganggap wilayah maritim tersebut adalah milik mereka yang diberi nama Laut China Selatan.
Protes yang dilancarkan China tersebut meningkatkan ketegangan atas sumber daya alam di wilayah tersebut.
Baca Juga: Aksi Reuni 212 Tak Dapat Izin Polda Metro Jaya, yang Nekat Akan Kena Sanksi Hukum
Dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Reuters, China menyampaikan satu surat kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia.
Surat tersebut meminta Indonesia untuk menghentikan pengeboran di rig lepas pantai karena itu terjadi di wilayah China, terang anggota komite keamanan nasional DPR RI Muhammad Farhan.
Farhan mengatakan Indonesia dengan tegas tidak akan menghentikan pengeboran yang sedang dilakukan di wilayah tersebut.
“Itu adalah hak kedaulatan kami,” kata Farhan.
Baca Juga: 4 Minuman Terburuk yang Dapat Merusak Tubuh Ramping, Waspada dengan Soda
Sementara itu, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia menolak berkomentar mengenai hal tersebut.
Menurutnya, setiap komunikasi diplomatik antar negara bersifat pribadi dan isinya tidak dapat dibagikan.
Farhan menambahkan bahwa dalam surat terpisah China juga memprotes latihan militer Garuda Shield.
Latihan tersebut melibatkan 4.500 tentara dari Amerika Serikat dan Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi acara rutin sejak tahun 2009.
Baca Juga: Ganjil Genap di Beberapa Titik Ruas Jalan Tol Dimulai dari 20 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022
Farhan mengatakan ini adalah protes pertama China kepada Indonesia atas kegiatan latihan tersebut.
China adalah mitra dagang terbesar Indonesia dan sumber investasi terbesar kedua yang menjadikan China bagian penting dari ambisi Indonesia untuk menjadi negara dengan ekonomi papan atas dunia.
Sebelumnya, Indonesia mengatakan ujung selatan Laut China Selatan adalah zona ekonomi eksklusif miliki mereka di bawah konvensi PBB tentang Hukum Laut dan menamakan wilayah itu sebagai Laut Natuna Utara pada 2017
Namun, China keberatan dengan perubahan nama dan bersikeras bahwa jalur air itu berada dalam klaim teritorialnya yang masuk kedalam Laut China Selatan.***