Network
PR TASIKMALAYA - Pemerintah Indonesia menyebut bahwa pasokan vaksin Covid-19 mulai tersedia pada November 2020.
Ketersediaan vaksin tersebut dipastikan dalam pertemuan delegasi Indonesia-Tiongkok yang diselenggarakan pada Sabtu, 10 Oktober 2020 kemarin.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Duta Besar RI Djauhari Oratmangun.
Baca Juga: Taman Impian Jaya Ancol Kembali Dibuka, KTP Luar Jakarta Bisa Masuk dan Daftar secara Daring
Serta dihadiri pula oleh Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir, saat bertemu dengan pimpinan perusahaan produsen vaksin Covid-19 yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac di Tiongkok.
Disebutkan bahwa jumlah vaksin yang disanggupi oleh masing-masing perusahaan beragam, tergantung dari kapasitas produksi dan komitmen kepada pembeli lain.
Untuk tahun ini, Cansino menyanggupi 100.000 vaksin (single dose/dosis tunggal vaksinasi) pada November 2020, dan sekitar 15-20 juta untuk tahun 2021.
Baca Juga: Sampaikan Pembatalan Omnibus Law, Gubernur Kalbar: Saya Utarakan Juga Lewat Surat
Sementara G42/Sinopharm menyanggupi 15 juta dosis vaksin (dual dose/dua dosis vaksinasi) tahun ini, dan yang 5 juta dosis akan mulai datang pada November 2020.
Sinovac menyanggupi 3 juta dosis vaksin hingga akhir Desember 2020, dengan komitmen pengiriman 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) pada minggu pertama Novembe.
Lalu, 1,5 juta dosis vaksin (single dose vials) lagi pada minggu pertama Desember 2020, ditambah 15 juta dosis vaksin dalam bentuk bulk.
Baca Juga: Menlu RI Umumkan Travel Corridor Arrangement Antara Indonesia dan Singapura
Untuk tahun 2021, Sinopharm mengusahakan 50 juta (dual dose), Cansino 20 juta (single dose), Sinovac 125 juta (dual dose).
"Pada tahap awal, kami akan memberikan prioritas vaksin kepada mereka yang di garda terdepan, yaitu medis dan paramedis, pelayanan publik, TNI/Polri, dan seluruh tenaga pendidik," kata Menkes Terawan.
Dalam keterangannya ia juga mengungkapkan bahwa pada garda terdepan, khususnya masyarakat yang tidak mampu biaya vaksinasi akan ditanggung pemerintah.
Baca Juga: Mengenal Sciophobia, Sebuah Ketakutan terhadap Bayangan
"Mereka yang di garda terdepan dan peserta Penerima Bantuan Iuran alias PBI dalam BPJS Kesehatan akan ditanggung biaya vaksinnya oleh pemerintah," ungkapnya. .
Terawan dan jajarannya telah menyiapkan program vaksinasi Covid-19 dan mengambil langkah untuk memastikan kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia dan akan segera melakukan simulasi di beberapa puskesmas.
Sejak akhir September 2020 juga telah dilaksanakan pelatihan kepada tenaga kesehatan mengenai tata cara vaksinasi Covid-19.
Baca Juga: Garut Selatan Dilanda Banjir Bandang, Ratusan Rumah Terendam
Untuk menjaga akuntabilitas pengadaan vaksin, jumlah vaksin yang dibayarkan pemerintah maupun yang mandiri tetap harus melalui Bio Farma, sebagai BUMN yang ditunjuk untuk pengadaan vaksin.
Meskipun demikian, sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas program pengadaan vaksin tersebut, dalam waktu dekat Bio Farma diminta memaparkan kepada publik mengenai biaya pembelian vaksin dari semua mitra kerjasamanya.
Dalam pertemuan tersebut, Terawan juga mengajak Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac untuk melakukan kerja sama transfer teknologi dengan Bio Farma dan kerja sama riset termasuk uji klinis dengan lembaga penelitian medis yang ada di Indonesia. ***
