Network
Presiden menekankan untuk kementerian terkait agar mendengarkan keluhan yang muncul dari rakyat.
Dengan begitu, tidak lagi ada perizinan yang menghambat proses produksi.
Baca Juga: Jangan Panik, Coba Baca Dulu 5 Tips Ini Sebelum Bertemu Keluarga Calon Pasangan
“Semua kementerian urusan ini jangan sampai ada yang menghambat proses perizinannya, urusan APD yang masih butuh standar ini menjadi kewajiban kita untuk memperbaiki.
"Standar ini diperbaiki, tapi jangan dipersulit, tolong dengarkan betul keluhan-keluhan di bawah sehingga tidak ada namanya perizinan yang menghambat produksi yang ada,” tekan Presiden Jokowi sebagaimana dilansir melalui Kantor Berita Antara pada 16 April 2020
Kemudian, langkah ketiga terkait ketersediaan bahan baku. Meskipun ada yang bisa dipenuhi, tapi sebagian masih perlu impor.
Baca Juga: Lengkap dengan Masker dan Sarung Tangan, Warga Korsel Berlomba-lomba Datangi Bilik Suara
Untuk itu, Presiden meminta lembaga terkait seperti Bea Cukai dan Kemendag agar memberikan relaksasi serius. Dengan begitu, proses perizinan dapat lebih cepat dan terintegrasi.
Sedangkan, hal keempat terkait insentif fiskal yang diharapkan untuk diarahkan ke industri-industri UMKM.
“Insentif fiskal tolong diarahkan ke industri-industri UMKM kita yang memproduksi barang-barang ini,”ungkap Presiden mengakhiri.***
