PR TASIKMALAYA – Baru-baru ini Said Didu mengutarakan perbedaan pandangannya dengan Tiful Sembiring.
Silang pendapat antara Said Didu dan Tifatul Sembiring ini terkait utang Garuda yang sudah menumpuk hingga Rp140 triliun.
Said Didu menjelaskan pandangannya soal alasan kenapa Garuda tidak boleh dibubarkan oleh pemerintah.
Dikutip PikiranRakyat-Tasikamalaya.com dari Twitter @msaid_didu yang diunggah pada Senin, 22 November 2021, mantan Sekretaris Menteri BUMN tersebut langsung memberikan tanggapan terkait pernyataan dari Tifatul Sembiring.
Baca Juga: Berikut 6 Drama Bertema Supernatural untuk Temani Setiap Akhir Pekan Anda!
Sebelumnya Politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut memberikan kritikannya terhadap utang Garuda yang terus membengkak.
Menurut Tifatul Sembiring setiap tahunnya Garuda sering meminta APBN pada Penyertaan Modal Negara (APM).
Jumlahnya juga tidak sedikit diketahui pada tahun 2019 saja alokasi PMN untuk Garuda lebih dari 8 triliun.
“Mas Utang Garuda Rp 140 Triliun. Tiap tahun minta APBN via PMN, besar-besaran tahun 2019 saja alokasi PMN untuk Garuda lebih dari Rp 8 Triliun,” cuit Tifatul Sembiring.
Karena itulah menurut Tifatul Sembiring dalam bisnis harus menggunakan perhitungan yang realistis.
Apalagi Garuda sudah diberi waktu selama 10 tahun dan hingga hari ini terus merugi. Tidak sampai disana, Tifatul juga mengungkapkan maskapai JAL yang juga dijual.
“Udah realistis saja, bisnis pakai hitungan bisnis. Udah lebih 10 tahun diberi waktu, rugi terus, JAL aja dijual kok,” cuit Tifatul Sembiring.
Mengetahui hal tersebut Said Didu langsung membalas cuitan tersebut.
Baca Juga: Peneliti UI Gunakan Ampas Kopi untuk Membuat Baterai, Diklaim Lebih Ringan dan Hemat Waktu Pengisian
Dirinya mengungkapkan ketidaksetujuannya terkait pembubaran Garuda karena beberapa alasan.
“Pak @tifsembiring yang terhormat, saya tidak setuju bubarkan Garuda saat ini karena, 1. Masih punya prospek bisnis dibanding gunakan APBN untuk kereta api cepat dan menutupi perampokan jiwasraya dll,” cuit Said Didu.
“Membubarkan Garuda akan merugikan BUMN puluhan triliun, seperti Pertamina, Bandara, Bank dan lain-lain,” cuita Said Didu melanjutkan.***