Network
PR TASIKMALAYA – KH Hasan Basri selaku perwakilan ulama di Kabupaten Lebak Banten, mendukung penuh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri untuk memberi hukuman mati para pelaku korupsi Bantuan Sosial (Bansos).
“Kami mendukung pernyataan Ketua KPK Firli Bahuri kasus korupsi dana bansos, itu bisa dihukum mati sesuai Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor,” kata Hasan Basri sebagaimana dikutip Tasikmalaya.Pikiran-Rakyat.com dari Antara.
Dukungan untuk KPK diberikan Hasan Basri karena di Indonesia sejak kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid hingga kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tidak ada satu orangpun pelaku korupsi yang diberi hukuman mati.
Baca Juga: Sidang HRS Sukses Digelar, Komentar Hidayat Nur Wahid: Alhamdulillah, Wartawan Jangan Dilarang Lagi
Alasan para ulama Lebak mendukung hukuman mati, mengingat korupsi bansos menyebabkan kesengsaraan kepada rakyat Indonesia, bahkan kesengsaraan menjadi salah satu penyebab kematian rakyat.
Ditambah lagi, dana bansos tersebut diperuntukan ketika Indonesia tengah dilanda pandemi Covid-19.
“Kami setuju, pernyataan ketua KPK untuk menyeret kasus korupsi dana bansos hukuman mati,” ujarnya.
Baca Juga: Apresiasi Presiden Jokowi yang Minta Sri Mulyani Bantu Anggaran Bulog, Said Didu: Kebijakan Bagus!
Hasan Basri menegaskan, Islam memandang korupsi yang menyebabkan kesengsaraan hingga kematian, perlu ditindak tegas bahkan perlu diterapkan hukuman mati pagi para pelakunya.
KH Hasan Basri juga menyinggung terkait hukuman mati yang diterapkan di berbagai negara bagi pelaku korupsi seperti di Tiongkok, Thailand, Irak, Iran, Maroko, Laos, Vietnam, dan Myanmar.
“Kami berharap kasus korupsi dana bansos itu bisa direalisasikan penerapan hukuman mati,” harap KH Hasan Basri.
Pernyataan lainnya datang dari KH Baidjuri selaku Ketua IV Majelis Ulama Indonesia (MUI).
KH Baidjuri menyatakan, koruptor dana bansos layak dihukum mati, mengingat kasus korupsi di Indonesia terjadi tiada henti, dan tentu saja korupsi merugikan masyarakat banyak.
“Kita berharap pemerintah bisa menerapkan hukuman mati bagi koruptor, seperti kasus sama dengan pelaku penyalahgunaan narkoba,” tutupnya.***
